Segudang janji manis para menteri ekonomi kabinet Jokowi-JK

Beberapa di antara menteri-menteri itu pun sudah mengeluarkan kebijakan dan terobosan.

Wisnoe Moerti
Oleh Wisnoe Moerti - Reporter
Segudang janji manis para menteri ekonomi kabinet Jokowi-JK
Rapat Kabinet Kerja. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Usai melantik 34 menteri kabinet kerja, Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri untuk langsung kerja. Sesuai dengan slogan yang selalu didengungkan, kerja kerja dan kerja. Bahkan, Jokowi melarang anak buahnya menggelar acara berlebihan di kementerian masing-masing.

Dua hari setelah dilantik, menteri-menteri kabinet kerja Jokowi-JK mulai menjalankan tugasnya. Termasuk jajaran menteri-menteri bidang ekonomi dan bidang kemaritiman.

Ada yang langsung menggelar sidak untuk mengenal seluk beluk kementerian masing-masing. Umumnya mereka menggelar rapat pimpinan kementerian dengan pejabat terkait. Rapat lintas sektor juga sudah dimulai untuk mengurai permasalahan negeri ini. Beberapa di antara menteri-menteri itu pun sudah mengeluarkan kebijakan dan terobosan-terobosan.

Kepada wartawan, sejumlah menteri menyampaikan program-program dan prioritasnya. Beragam janji manis pun terucap. Merdeka.com mencatat ambisi dan janji manis para menteri di masa-masa awal pemerintahan Jokowi-JK. Berikut paparannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji akan memberantas semua bentuk penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di Indonesia. Dia mulai langkahnya dengan pembenahan sistem di internal kementerian.

Semua program dan sistem akan dibuat dengan sistem online. Tujuannya agar lebih mudah dan transparan. Mulai dari data kapal, produksi dan data pendukung lainnya. Pembenahan sistem pendataan diyakini bisa menekan angka penangkapan ikan ilegal.

"Saya akan semua buat data dengan sistem online. Semua program KKP kita buat online. Bantuan kapal masyarakat berapa, buat siap, hasilnya bagaimana bisa diakses masyarakat," ucap Susi di KKP, Jakarta, Rabu (29/10).

Susi menginginkan data kapal yang berlayar di laut Indonesia terungkap jelas seperti halnya pesawat. Di mana setiap pesawat yang lewat di Indonesia akan diketahui merek dan pemiliknya.

"Setiap pesawat kita tahu kan milik siapa. Data seperti itu kita ingin terapkan di kelautan. Orang dan perusahaan perkapalan main tangkap tanpa izin saya pasti babat dan habiskan. Merugikan negara merusak lingkungan," tegasnya.

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel bakal merealisasikan program pembangunan 5.000 pasar tradisional dalam waktu lima tahun ke depan. Hal tersebut sesuai dengan janji pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Yang kita lihat adalah bukan hanya sekedar pembangunan fisik tetapi juga bagaimana manajemennya dan juga sistem logistiknya itu yang kita atur, supaya pengelolaannya benar-benar baik," ujar dia usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/10).

Namun, dia mengaku belum mengetahui secara pasti detail rencana pembangunan pasar tradisional tersebut. Saat ini, kata dia, program tersebut masih dievaluasi. 

"Kan kita baru mengevaluasi, kita akan lihat yang sudah ada seperti apa dan yang belum ada juga kita akan lihat dan tempat juga tidak boleh salah," kata dia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku memiliki latar belakang sebagai petani sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Kini setelah sukses dan dipercaya duduk di kursi menteri pertanian, Amran punya ambisi besar.

"Kita buat sejarah kita swasembada pangan. Membantu pemikiran-pemikirannya, juga kepada senior-senior kita undang diskusi. Kita harus terima seluruh sektor, harus kolektif kalau gerak sendiri tidak akan kita capai," ujar Amran saat serah terima jabatan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (28/10).

Fokus Kementan saat ini adalah swasembada pangan sesuai dengan janji pemerintahan Jokowi-JK dalam lima tahun mendatang. Amran menargetkan dalam waktu 3 hingga 4 tahun, Indonesia bisa mengimplementasikan swasembada pangan.

"Ya swasembada. Doakan mudah-mudahan 3-4 tahun tercapai swasembadanya," katanya.

Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan, bakal memprioritaskan pengembangan industri di kawasan Indonesia Timur. "Jam 15.00 kita rapat koordinasi di Menko Ekuin. Nanti dijabarkan apa-apa saja yang akan dilaksanakan," ujar Saleh di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Dia menegaskan, sudah mengantongi beberapa program yang bakal diajukan saat rapat koordinasi dengan Menko. Salah satunya, melebarkan sayap kawasan industri minimal di 10 daerah di luar Pulau Jawa. "Salah satunya adalah industri, produk-produk pertanian."

Saleh menegaskan, pihaknya ingin mempercepat rencana pembangunan industri di Indonesia timur dan melakukan reformasi dalam birokrasi yang selama ini dinilai banyak menghambat untuk menambah pertumbuhan ekonomi nasional. "Yang penting adalah enggak perlu ada birokrasi-birokrasi yang mempersulit dunia usaha. Itu yang harus kita permudah," ucapnya.

Di tengah kinerja ekspor yang melambat, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memasang target ambisius. Dalam ima tahun mendatang ekspor dijanjikan meningkat hingga 300 persen. Bos Panasonic ini bakal menggenjot ekspor dari berbagai sektor.

"Saya malah mau naikin dalam 5 tahun ke depan. Nggak tahun ini, mulai tahun depan naiknya. Saya bikin dalam 5 tahun naik 3 kali lipat," ujar Rachmat di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat.

Peningkatan ekspor tersebut baka digenjot gobel dari 3 sektor, yakni sektor meubel, tekstil serta makanan dan minuman.

"Lihat saja dari sekarang, 3 kali lipat dari sekarang. Kita akan bagi per sektor, sektor mebel, tekstil, makanan dan minuman. Akan kita lihat berapa ekspornya," jelasnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi skala prioritas yang akan digenjot. Menurutnya, pemerintah akan mempermudah pinjaman modal untuk meningkatkan geliat pengusaha sektor tersebut.

Sofyan menegaskan salah satu permasalahan sulitnya pengembangan UMKM ialah perizinan bagi unit usaha tersebut dalam mendapat kredit usaha rakyat (KUR).

"Satu bagaimana kita menyederhanakan UMKM. UMKM itu sekarang ini izinnya banyak rumit. Nanti bikin satu izin saja, sehingga satu izin maka UMKM bisa menjadi kreditional mereka untuk dipakai kredit perbankan," kata Sofyan kepada awak media usai melakukan rapat dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Kompleks Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (28/10).

Sofyan berjanji realisasi solusi persoalan itu akan dikebutnya dalam jangka waktu dekat. "UMKM kita sangat banyak dan dapat dirasakan langsung oleh UMKM," katanya.

Susi Pudjiastuti telah dipercaya Presiden Joko Widodo untuk memegang komando di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meski baru bekerja sehari, Susi meluncurkan program untuk meningkatkan ekonomi para nelayan.

Dalam jangka pendek, Susi mengaku, tidak akan lagi membantu nelayan hanya dalam bentuk bantuan barang dan sebagainya. Namun fokus KKP, adalah membantu nelayan menjadi pebisnis unggul.

"Saya ingin orang perikanan berpikir bisnis, komersialisasi program nelayan. Misalnya, sekarang mereka dapat ikan, tapi enggak ada pasar, enggak dapat pemasarannya. Pemasaran jadi fokus pertama kita, selain distribusi, logistik," kata Susi ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/10).

Fokus dirinya adalah membuka pintu bisnis bagi semua nelayan khususnya daerah terpencil. Semua program bantuan kementerian akan diarahkan agar nelayan bisa mengerti bisnis perikanan serta memperbaiki transportasi distribusi sektor perikanan. "Beberapa program jangka pendek, saya belum tahu secara aturan birokrat bagaimana. Kita ingin buka gate nya untuk nelayan," katanya.

Rekomendasi