Rizal Ramli dukung Jokowi tunjuk menteri penghubung investasi asing

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalam menunjuk menteri-menteri penghubung untuk melakukan kerja sama bilateral dengan negara lain.

Nantinya, menteri yang ditunjuk akan melakukan perundingan kerja sama berbagai bidang termasuk investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.

Rizal mengakui, dari dulu banyak muncul masalah bilateral Indonesia dengan negara lain karena tidak pernah ada menteri penghubung. Negara sahabat bingung mau bertemu dengan siapa jika ingin berbisnis di Indonesia.

"Selama ini banyak masalah bilateral entah itu masalah bisnis, investasi, atau turis. Negara sahabat sempat bingung siapa nih yang bisa dihubungi. Langkah presiden bagus, untuk setiap negara ditunjuk menteri yang jadi penghubungnya. Sehingga kalau ada masalah, bisa menghubungi menteri yang ditunjuk. Ini langkah yang bagus, supaya negara-negara sahabat tau siapa yang harus dihubungi kalau ada masalah antar negara," jelasnya di Pacific Place, Jakarta, Selasa (24/11).

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, penunjukan menteri penghubung tersebut untuk menghindari adanya middle man atau broker proyek. Selain itu, penunjukan menteri penghubung dalam rangka efisiensi birokrasi antar negara.

"Intinya supaya ada penanggung jawab secara langsung karena memang aturan kita ini berhenti di salah satu menteri sektoral kemudian tidak selesai-selesai. Maka untuk penyelesaian itu ada menteri yang secara khusus ditugaskan oleh presiden," ujar dia di Istana Bogor, Senin (23/11).

Berikut menteri yang diberi tanggung jawab sebagai menteri penghubung:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bertanggungjawab untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil bertanggungjawab untuk Jepang

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertanggungjawab untuk China

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bertanggungjawab untuk Rusia, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan

5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong bertanggungjawab untuk negara-negara Eropa dan Australia

6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertanggungjawab untuk India

7. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bertanggungjawab untuk Singapura

8. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli bertanggungjawab untuk Malaysia

9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf bertanggungjawab untuk Korea Selatan

10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertanggungjawab untuk Taiwan dan Hongkong

11. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bertanggungjawab untuk negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Malaysia.