Pengusaha: Proyek 35.000 MW tak secepat harapan Presiden Jokowi

Pengusaha listrik swasta nasional yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) mengungkapkan jika realisasi proyek pembangkit 35.000 MW tidak secepat harapan Presiden Joko Widodo. Maka APLSI mengkritik langkah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang memasukkan Mobile Power Plant (MPP) Jeranjang berkapasitas 25 MW ke dalam proyek 35.000 MW.Ketua Harian APLSI, Arthur Simatupang, mengatakan MPP tidak laik dimasukan ke dalam proyek tersebut sebab pembangkit tersebut tidak permanen atau hanya solusi jangka pendek mengatasi kekurangan pasokan listrik di suatu wilayah. "Kita sesalkan sebab MPP ini kan mobile. Nanti bisa dicabut dan dipindah ke tempat lain. Tidak permanen untuk memasok listrik di suatu wilayah. Ini solusi jangka pendek atau temporary power," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/8).Masuknya MPP ini, menurutnya, muncul kesan bahwa proyek 35.000 MW berlangsung lancar. Padahal, proyek ini tidak berjalan dengan cepat sebagaimana diharapkan oleh Presiden Jokowi.Dia berharap PLN memfokuskan diri membantu pembangkit listrik swasta (independent power producer/IPP) yang tengah menghadapi banyak kesulitan dalam memulai dan menyelesaikan berbagai proyek pembangkit. "Sebenarnya PLN tidak usah terlalu repot-repot memikul beban ini sendirian. Dia cukup berkonsentrasi membangun jaringan distribusi dan melakukan asistensi ke IPP-nya, yang memang menghadapi banyak kendala di lapangan mulai dari pengadaan lahan, perizinan dan sebagainya," pungkas Arthur.Sebelumnya, PLN resmi mengoperasikan satu unit mesin Mobile Power Plant (MPP) berkapasitas 25 MW di Desa Taman Ayu, Kabupaten Lombok Barat. MPP Jeranjang direncanakan berkapasitas 2x25 MW. Pembangkit ini merupakan pembangkit kedua dari program 35.000 MW yang telah berhasil beroperasikan.