Pemerintah Luncurkan Aplikasi Tol Laut Logistik Tekan Disparitas Harga
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan meluncurkan dua aplikasi digital untuk Tol Laut Logistik, yaitu aplikasi Logistic Communication System (LCS) yang dikembangkan oleh PT Telkom dan aplikasi PINISHIP. Tujuannya, agar kegiatan yang dilakukan dari hulu ke hilir atau dari produsen sampai ke end user (konsumen) dapat termonitor.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, diluncurkannya aplikasi ini agar tujuan dari program Tol Laut untuk menurunkan disparitas harga antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI) dapat tercapai.
"Kita bekerja sama dengan beberapa pihak di antaranya Telkom, agar saudara-saudara kita di Indonesia bagian Timur bisa mendapatkan pelayanan, bisa memilih barang sama gampangnya dengan membeli grab food ataupun go-food," kata Budi melalui keterangan resminya, Selasa (31/12).
Dia menjelaskan, dengan aplikasi digital tol laut, masyarakat yang berada di Indonesia bagian Timur bisa mendapatkan barang dengan mudah dan murah karena peran tengkulak bisa dihilangkan melalui aplikasi tersebut sehingga masyarakat bisa memesan beras, minyak, semen dan lainnya secara langsung.
Saat ini pihaknya juga sedang melakukan kerja sama dengan aplikasi seperti Gojek, Grab dan beberapa lainnya guna memudahkan pelayanan. Selain itu dalam waktu satu bulan, Kemenhub juga melakukan uji coba di dua tempat, yaitu Merauke dan Ambon.
Ke depannya, pemerintah juga akan memberikan kesempatan bagi platform digital lain untuk bergabung dan bersama bahu membahu untuk membantu masyarakat agar mudah melakukan pemesanan pengiriman barang ke daerah lain termasuk ekspor.
Turut hadir pada kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat, PLT Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Direktur Utama Djakarta Lloyd, para Pejabat Tinggi Pratama Kementerian Perhubungan, serta pihak-pihak terkait.
Tol Laut Sudah Efektif
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengklaim bahwa program tol laut yang digagas pemerintah sudah memberikan dampak positif bagi ekonomi di sejumlah daerah. Hal ini terbukti dari permintaan sejumlah kepala daerah yang menginginkan agar program tol laut dilanjutkan.
"Kepala daerah datang ke kantor kirim surat faktanya mereka butuh tol laut," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (11/12).
Kendati begitu, Agus mengakui masih ada sejumlah daerah yang dianggap masih belum efektif dan berjalan maksimal. Itu dikarenakan kedatangan kapal-kapal angkut barang masih lambat.
"Tapi kami tidak ingkari beberapa tempat yang mungkin beberapa lama destinasinya, impact harga tidak terlalu. Tapi mayoritas daerah yang kami singgahi memang sangat dibutuhkan," jelas dia.
Di samping itu, pihaknya juga belum ada rencana untuk menambah kapal-kapal baru. Hanya saja, nantinya jumlah destinasi akan diperbanyak. "Kami belum tambah destinasi dimodifikasi jalurnya lebih banyak lagi jauh banyak kapal komersial kami akan fokus feedernya," jelas dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kondisi infrastruktur yang kurang memadai menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusian logistik Pemilu di Rohil.
Baca SelengkapnyaE-catalog menjadi wadah antara KPU dan penyedia jasa.
Baca SelengkapnyaTingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keunggulan dari fitur terbaru lainnya disuguhkan LKPP melalui kemudahan menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi.
Baca SelengkapnyaPara kurir diberikan berbagai pelatihan berkendara, mulai dari teknik mengemudi defensif hingga bagaimana cara melakukan pemeriksaan kendaraan.
Baca SelengkapnyaSejumlah permasalahan yang muncul saat hari pemungutan suara di antaranya terlambat tibanya logistik Pemilu 2024 di TPS.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaSalah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional karena belum ada konektivitas antara pelabuhan dengan perusahaan logistik.
Baca SelengkapnyaJumlah logistik yang didistribusikan sebanyak 205 kotak suara dan 51.305 plus dua persen surat suara
Baca Selengkapnya