Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Susi minta dana buat bangun gedung meski dilarang Jokowi

Menteri Susi minta dana buat bangun gedung meski dilarang Jokowi Menteri Susi Pudjiastuti. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Di awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menegaskan pada menteri-menterinya, tidak ada pembangunan kantor pemerintah baru untuk beberapa tahun ke depan. Ini sebagai janji penghematan anggaran sekaligus reformasi birokrasi.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti justru mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung baru di lingkungan kementeriannya. Dari total anggaran yang diajukan dalam pagu anggaran RAPBN-P 2015 sebesar Rp 10,594 triliun, sebagian besar dana akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Gedung Mina Bahari 4 (GMB) yang saat ini sudah berlangsung.

"Untuk bangunan GMB 4 yang sudah dibangun," kata Susi saat rapat di Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Menurut penjelasan Susi, selain pembangunan gedung, dana sebesar ini juga akan digunakan untuk pengawasan dan penguatan aparatur kementerian. Lalu, untuk merevitalisasi industri perikanan tangkap. Dana itu juga akan digunakan untuk subsidi Solar sekitar Rp 3,8 triliun. Sisanya akan digunakan untuk memberikan sistem informasi nelayan pintar di 30 sentra perikanan serta mendorong konversi bahan bakar minyak ke gas.

"Kita ingin merevitalisasi industri tangkap, mengupgrade nelayan, kapal yang 5-10 GT menjadi 30 GT. Konverter kit gas 2000 unit. Ini sudah dibantu Kementerian ESDM kita akan mendapatkan 50.000 unit," ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo mengapresiasi kinerja kementerian yang dikomandoi Susi Pudjiastuti. Realisasi APBN 2014 mampu terserap Rp 6,16 triliun atau 94,90 persen. Meningkat dari tahun sebelumnya 93,4 persen.

Dia berharap, anggaran dalam RAPBNP 2014 bisa dimaksimalkan. "Total pagu RAPBN-P 2015 Rp 10,594 triliun, jumlah yang tertinggi sejak berdiri KKP, anggaran diprioritaskan kegiatan produktif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tutupnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan

Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan

Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.

Baca Selengkapnya
Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.

Baca Selengkapnya
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmikan 15 Ruas Jalan di Sulteng yang Habiskan Anggaran Rp330 Miliar

Jokowi Resmikan 15 Ruas Jalan di Sulteng yang Habiskan Anggaran Rp330 Miliar

Jokowi mengatakan, 15 ruas jalan yang diperbaiki dan dibangun tersebar di 9 kabupaten/kota di Sulteng.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Jokowi Bagi-Bagi Uang Rp50 Juta dalam Rangka Pensiun

CEK FAKTA: Hoaks Jokowi Bagi-Bagi Uang Rp50 Juta dalam Rangka Pensiun

Beredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden

Baca Selengkapnya
Muhadjir dan Airlangga Jelaskan Sumber Dana Bansos yang Dibagikan Presiden Jokowi

Muhadjir dan Airlangga Jelaskan Sumber Dana Bansos yang Dibagikan Presiden Jokowi

Muhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.

Baca Selengkapnya