Menteri Susi minta dana buat bangun gedung meski dilarang Jokowi
Merdeka.com - Di awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menegaskan pada menteri-menterinya, tidak ada pembangunan kantor pemerintah baru untuk beberapa tahun ke depan. Ini sebagai janji penghematan anggaran sekaligus reformasi birokrasi.
Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti justru mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung baru di lingkungan kementeriannya. Dari total anggaran yang diajukan dalam pagu anggaran RAPBN-P 2015 sebesar Rp 10,594 triliun, sebagian besar dana akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Gedung Mina Bahari 4 (GMB) yang saat ini sudah berlangsung.
"Untuk bangunan GMB 4 yang sudah dibangun," kata Susi saat rapat di Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Menurut penjelasan Susi, selain pembangunan gedung, dana sebesar ini juga akan digunakan untuk pengawasan dan penguatan aparatur kementerian. Lalu, untuk merevitalisasi industri perikanan tangkap. Dana itu juga akan digunakan untuk subsidi Solar sekitar Rp 3,8 triliun. Sisanya akan digunakan untuk memberikan sistem informasi nelayan pintar di 30 sentra perikanan serta mendorong konversi bahan bakar minyak ke gas.
"Kita ingin merevitalisasi industri tangkap, mengupgrade nelayan, kapal yang 5-10 GT menjadi 30 GT. Konverter kit gas 2000 unit. Ini sudah dibantu Kementerian ESDM kita akan mendapatkan 50.000 unit," ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo mengapresiasi kinerja kementerian yang dikomandoi Susi Pudjiastuti. Realisasi APBN 2014 mampu terserap Rp 6,16 triliun atau 94,90 persen. Meningkat dari tahun sebelumnya 93,4 persen.
Dia berharap, anggaran dalam RAPBNP 2014 bisa dimaksimalkan. "Total pagu RAPBN-P 2015 Rp 10,594 triliun, jumlah yang tertinggi sejak berdiri KKP, anggaran diprioritaskan kegiatan produktif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaMenteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan 15 Ruas Jalan di Sulteng yang Habiskan Anggaran Rp330 Miliar
Jokowi mengatakan, 15 ruas jalan yang diperbaiki dan dibangun tersebar di 9 kabupaten/kota di Sulteng.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Jokowi Bagi-Bagi Uang Rp50 Juta dalam Rangka Pensiun
Beredar informasi Jokowi akan memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp50 juta dalam rangka pensiun sebagai Presiden
Baca SelengkapnyaMuhadjir dan Airlangga Jelaskan Sumber Dana Bansos yang Dibagikan Presiden Jokowi
Muhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca Selengkapnya