Menteri Sri Mulyani Akui Data Pemerintah Lemah Dalam Penyaluran Bansos Corona

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui program jaringan pengaman sosial pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 masih belum optimal. Hal itu tercermin dari ketidakakuratan data di lapangan dalam penyaluran bantuan sosial.

Dia mengatakan, di Jakarta sendiri, tercatat pekerja sektor informal terus bertambah. Seperti misalnya, mereka yang bekerja sebagai tukang ojek online harus berhenti beroperasi pasca adanya pandemi Covid-19. Pun demikian, mereka yang membuka usaha warung makan pada akhirnya harus tutup karena pandemi ini.

"Mereka masuk sektor yang disebut informal biasanya itu. Database masih sangat bisa dikatakan sangat lemah," kata dia dalam diskusi yang digelar di akun instagramnya, Jumat (1/5).

Dia mengatakan evaluasi terkait data di lapangan akan terus dilakukan oleh pemerintah secara bersama-sama. Sebab, dia ingin agar seluruh jaringan pengaman sosial diberikan pemerintah tepat sasaran bagi mereka yang terdampak Covid-19.

"Evaluasi terus dilakukan kami lainnya kita lihat waktu covid-19 terjadi kasus pertama ini pada Maret terus kemudian respons itu dilakukan secara sangat cepat pembatasan sosial dan lain-lain," kata dia.

Bendahara Negara ini mengatakan, selama ini bantalan atau jaring sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako berada di ranah Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, di tengah kondisi seperti ini, Kemensos pun sulit untuk memperlebar bantuan tersebut karena keterbatasan data.

"Nah sekarang kita tahu bahwa database kemenkeu daerah itu punya target grup sendiri. Ini jadi suatu persoalan, kalau menggunakan kartu sembako dan PKH kemensos masih ada kelompok miskin yang tidak masuk," tandas dia.

Berkaca dari Corona, Ganjar Dorong Tiap Pemda Miliki Big Data

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengusulkan kepada pemerintah agar mendorong seluruh provinsi mempunyai big data. Menurutnya, big data penting dan sangat dibutuhkan di tengah kondisi pandemi virus corona saat ini.

Ganjar menyebut tidak adanya big data di sejumlah provinsi, membuat pemerintah kesulitan untuk mendata berapa besar dampak sektor pariwisata hingga UMKM yang ada di beberapa provinsi. Akibatnya, pemerintah harus berkaca atau mereview kembali data-data tersebut yang memakan waktu.

"Kita diajari betul bapak ibu oleh si Covid-19 ini, ini Covid ini memang kurang ajar sama kita. Semuanya kita diminta untuk berkaca mereview hari ini kita wajibkan seluruhnya punya big data. Boleh tidak di Musrenbangnas nya diputuskan semua harus menyiapkan big data apapun," kata Ganjar dalam Musrenbangnas 2020, Kamis (30/4).

Ganjar ingin agar dari pemerintah setidaknya Kementerian PPN/Bappenas menyusun atau membuatkan satu big data acuan. Setelah itu dibuatkan, pemerintah bisa menginstruksikan kepada seluruh pemerintah provinsi daerah untuk membuat big data mengikuti milik pemerintah pusat.

"Tolong perintahkan kepada kami-kami untuk menyusun. Menyusun big data apapun, big data kesehatan, data bencana, big data pangan, big data UKM, big data SDM dan seterusnya," jelas dia.

Setelah big data selesai, perlu dilakukan pemerintah selanjutnya adalah mereview politik anggaran yang ada di APBN. Kira-kira sektor-sektor mana saja yang terdampak baik pariwisata maupun UMKM hingga lainnya.

"Saatnya sekarang perintahkan kami mari kita bekerja antar sektor antar daerah perintahkan kepada kami susunlah (big data)," tandas dia.