Masalah ketimpangan era Jokowi, warisan SBY hingga perbedaan gaji

Ketimpangan ekonomi, baik antara daerah di Indonesia maupun si-kaya dan miskin menjadi pekerjaan berat pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi bahkan mengeluarkan kebijakan khusus guna mendorong ekonomi di daerah-daerah dan mengurangi ketimpangan.

Belum lama ini, survei Oxfam menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi atau gini ratio tertinggi di dunia. Di mana, kekayaan empat orang terkaya Indonesia setara dengan harta milik 100 juta orang miskin.

Oxfam mencatat kakak adik Budi dan Michael Hartono menempati peringkat teratas orang terkaya Indonesia dengan kekayaan USD 25 miliar atau setara Rp 333,8 triliun (1 USD = Rp 13.353). Kekayaan mereka setara dengan harta 100 juta penduduk Indonesia atau 40 persen dari total penduduk yang mencapai 250 juta orang.

"Sejak 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat pesat. Namun, keuntungannya tidak tersalurkan secara merata, dan jutaan penduduk masih dalam garis kemiskinan terutama perempuan," tulis Oxfam dalam laporannya.

Oxfam mengatakan, meski pertumbuhan ekonomi melesat sekitar 5 persen antara 2000-2016, penurunan tingkat kemiskinan sangat lambat. Mengacu pada kategori orang miskin dari Bank Dunia, sebanyak 93 juta penduduk Indonesia hidup dalam garis kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, gini ratio atau ketimpangan penduduk Indonesia pada September 2016 sebesar 0,394, menurun tipis 0,003 poin dari Maret 2016 yang mencapai 0,397. Dibanding September 2015, gini ratio ini juga menurun 0,008 poin dari 0,402.

"Terjadi penurunan tipis. Artinya terjadi perbaikan meskipun tipis, ada perbaikan pemerataan pengeluaran pada September 2016," kata Kepala BPS, Suhariyanto.

Wapres Jusuf Kalla pernah menyalahkan pemerintahan SBY-Boediono atas lebarnya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Silakan klik selanjutnya.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengakui ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar pemerintah saat ini. Salah satu penyebab melebarnya ketimpangan antara kaya-miskin tersebut diwariskan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang tidak berpihak pada masyarakat kecil, seperti bunga penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang terlalu tinggi.

"Pemerintah punya kesalahan besar lima tahun lalu buat KUR, waktu saya 10 sampai 11 persen. Tiba-tiba kebijakan kabinet kedua SBY ( Susilo Bambang Yudhoyono) naik 23 persen. Pengusaha besar makin besar, yang kecil makin kecil," ujar JK di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/4).

JK mengatakan, pemerintah Jokowi tengah berusaha memperkecil ketimpangan tersebut dengan menurunkan bunga KUR menjadi 9 persen sampai 7 persen. "Kita buat kebijakan lagi menekan kezaliman yang terjadi. Memang banyak bank BPR mati tidak bisa kerja, tapi lebih baik dari pada rakyat enggak bisa kerja," ungkapnya.

Selain itu, JK mengatakan ekonomi Indonesia memang tumbuh namun hal tersebut justru memperlebar ketimpangan di masyarakat. Jika dibiarkan terlalu lama hal ini akan membahayakan bagi pelaku UMKM dan perusahaan besar di Indonesia.

"Ekonomi kita tumbuh, tapi timbulkan ketidakseimbangan penguasaan ekonomi. Ini bahaya untuk kedua belah pihak kepada yang besar dan yang tidak punya," ungkapnya.

JK menegaskan pemerintah akan terus berusaha mendorong keseimbangan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Untuk mendorong hal tersebut dibutuhkan sinergi dari semua pihak. "Maka kita harus berusaha semua pihak berbuat baik ekonomi tumbuh dan kita nikmati bersama," ungkapnya.

Tingginya angka ketimpangan ini tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti dibanggakan Presiden Joko Widodo. Silakan klik selanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui tingginya pertumbuhan ekonomi tak selalu sejalan dengan perbaikan ketimpangan ekonomi sikaya-miskin. Ekonomi yang tumbuh hingga 5 persen tak mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara signifikan.

"Kata para ahli pertumbuhan relatif sejalan dengan kemiskinan kalau pertumbuhan ekonomi baik maka kemiskinan juga baik. Tapi tidak selalu sejalan dengan perbaikan pemerataan atau ketimpangan," kata Darmin di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (9/8).

Menurut Darmin, hal ini dikarenakan banyak pihak yang ternyata tidak bisa menikmati perbaikan ekonomi dalam negeri. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah yang tidak cocok dengan sebagian pihak juga menjadi penyebab lambatnya pengurangan ketimpangan.

Contohnya, pemerintah mampu menjaga harga pangan tetap stabil, namun pendapatan petani justru menurun. "Artinya, perbaikan harga pangan kelihatannya tidak menguntungkan bagi penghasil pangan itu sendiri. Karena mereka tidak menyetok, tidak menyimpan produknya," imbuhnya.

Oleh karena itu, Darmin mengaku terus berusaha mengeluarkan kebijakan yang mampu mengurangi ketimpangan dengan baik, seperti peralihan bantuan sosial berupa beras menjadi non tunai. Sehingga, pemerintah bisa menyalurkan bantuan tepat sasaran.

"Kita mengubah bantuan sosial dari beras ke non-tunai. Kelihatannya ini sangat krusial untuk perbaiki penurunan kemiskinan maupun ketimpangan, kita sudah harus membuat lebih konfergens semua bantuan sosial kita, kepada orang-orang yang berhak. Kalau tidak, maka tingkat penurunan kemiskinan dan ketimpangan itu makin lama makin sulit," pungkasnya.

Lalu apa penyebab dan solusi ketimpangan ekonom ini? Silakan klik selanjutnya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro fokus pada 4 faktor utama yang mendorong ketimpangan pada generasi sekarang dan masa depan. Pertama, ketimpangan peluang sejak awal kehidupan yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kedua, pekerjaan yang tidak merata. Ketiga, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang. Dan keempat, ketahanan ekonomi yang rendah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui tingkat ketimpangan di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan pendapatan antara profesi pekerja kelas bawah, seperti petani dan buruh, dengan profesi pekerja kelas atas, seperti dokter dan pejabat.

"Kalau di Indonesia, antara pendapatan terendah dengan pendapatan tertinggi bisa ratusan kali perbedaannya. Antara UMR dengan gaji profesional yang tinggi mungkin bisa 100 kali perbedaannya. Itu tentu jadi perhatian kita, bahwa berapa jauh tentu kita harus laksanakan seperti itu," kata Wapres JK di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (9/8).

Menurutnya, untuk menghilangkan ketimpangan dari sisi pendapatan, maka diperlukan peningkatan produktivitas dari seluruh profesi pekerja. Di antaranya melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan sosial, dan subsidi pemerintah.

Selain itu, dengan adanya kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan, Wapres JK berharap bisa meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia.

"Yang penting adalah bagaimana membimbing masyarakat kita, apa petani, buruh, karyawan lain untuk tingkatkan produktivitasnya. Karena itu, memperbaiki kesenjangan tentu meningkatkan pendapatan di kalangan bawah atau pendapatan yang miskin," imbuhnya.

Pemerintah Jokowi sendiri menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Pada 2019, angka kemiskinan ditargetkan turun pada kisaran tujuh hingga delapan persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini hal tersebut bisa terwujud. Salah satu caranya, pemerintah akan mengkonvergen atau menggabungkan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

"Saya kira kita masih bisa. Tapi memang sudah mulai kita perbaiki, misalnya bantuan sosial lebih konvergen, nilai tukar petani lebih baik," kata Darmin di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (9/8).

Mencari solusi dan mengejar target ini, pemerintah Jokowi bahkan menggelar acara khusus mencari solusi ketimpangan ekonomi. Silakan klik selanjutnya.

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggelar Indonesia Development Forum (IDF). Di mana dalam forum ini pemerintah berusaha mencari cara mengurangi ketimpangan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap forum ini bisa membantu mengurangi ketimpangan di daerah. Mengingat, pertumbuhan masih belum merata karena berpusat di perkotaan, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera.

"Pembicaraan dalam IDF ini tentu kita harapkan juga diserap pimpinan daerah. Karena apapun yang kita jalankan, pelaksanaannya harus di daerah. Tanpa pelaksanaan yang baik di daerah, maka seberapa pun besar dana kita berikan, itu akan hilang di tengah jalan," kata Wapres JK di The Westin Hotel, Jakarta, Rabu (9/8).

Dia menjelaskan, pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk mengurangi ketimpangan. Seperti memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian subsidi, dan pemberian bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Namun, hal tersebut masih belum berhasil mengurangi ketimpangan. Sehingga, pemerintah harus lebih gencar lagi mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ketimpangan di Indonesia.

"Banyak usaha dijalankan seperti itu, tapi belum cukup. Walaupun ada hasilnya. Terbukti dengan kemiskinan walaupun angka nominalnya naik sedikit, tapi persentasenya turun. Itu artinya kita masih stagnan mengurai kemiskinan itu. Secara persentase selama tujuh tahun kita turun 3 persen. Karena itu maka upaya itu harus lebih gencar lagi," imbuhnya.