Merdeka.com - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus bertumbuh di mana pada akhir Januari 2018 tercatat sebesar USD 357,5 miliar atau setara Rp 5.107,14 triliun. Di saat bersamaan, nilai tukar Rupiah juga terus merosot bahkan sempat menyentuh angka Rp 13.800 per USD.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kenaikan ULN saat pelemahan Rupiah akan menambah resiko kewajiban pembayaran utang pemerintah. Di mana, saat ini, pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo di 2018 mencapai USD 9,1 miliar.

"Jika gunakan kurs Rp 13.400 sesuai APBN maka pemerintah wajib membayar Rp 121,9 triliun. Sementara dengan kurs sekarang dikisaran Rp 13.700 beban pembayaran menjadi Rp 124,6 triliun. Ada selisih pembengkakan akibat currency missmatch sebesar Rp 2,7 triliun," ujar Bhima di Jakarta, Jumat (16/3).

Bhima mengatakan, secara nominal, pelemahan Rupiah pasti akan membuat utang membengkak terutama ULN. Hal ini dikhawatirkan akan mencatatkan rasio utang terhadap PDB di atas 31 persen hingga akhir tahun.

Untuk itu, Bhima mengatakan, pemerintah harus segera meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, ekonomi tetap tumbuh sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tingkatkan produktivitas ekonomi. Setidaknya ekonomi bisa tumbuh sesuai target APBN. Kalau PDB nya makin besar maka rasio utangnya akan menurun. Pemerintah juga perlu meningkatkan penerimaan pajak. Hasil data tax amnesty bisa di followup kemudian optimalkan AEOI," jelasnya.

Sebelumnya, Deputi Direktur Departemen Statistik Bank Indonesia (BI), Tutuk Cahyono, menjelaskan catatan utang Januari yang tumbuh stabil 10,3 persen, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.