Jadi Tuan Rumah KTT G20 2022, RI Optimistis Penuhi Permintaan 40 Persen Dosis Dua WHO

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, World Health Organization (WHO) meminta vaksinasi dosis kedua di Indonesia telah mencapai 40 persen di akhir 2021. Hal tersebut diungkapkan Menko Airlangga dalam rangka Sherpa Meeting Presidensi G20 Indonesia di Bali.

"Khusus Indonesia, WHO menargetkan vaksinasi dosis kedua 40 persen dari penduduk," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Sherpa Meeting, Presidensi G20, Bali, Selasa (7/12).

Menko Airlangga menuturkan, saat ini vaksinasi dosis kedua di Tanah Air telah mencapai 99,6 juta penduduk di Indonesia. Artinya sudah ada 37 persen masyarakat yang menerima vaksin dosis kedua.

Sementara itu, target vaksin pemerintah di akhir tahun ini justru lebih besar, yakni mencapai 41,8 persen atau 113 juta penduduk. Artinya, hingga akhir bulan Desember, pemerintah harus memvaksin 13,4 juta penduduk yang telah menerima vaksin pertama.

"Ini jadi sasaran minimal di akhir tahun untuk dosis kedua," kata Menko Airlangga.

Bangun Hub Produksi Vaksin

Menko Airlangga menekankan, penyebaran pandemi Covid-19 tidak boleh diabaikan begitu saja, meskipun secara grafik Indonesia saat ini sudah mulai menunjukan adanya perbaikan. Terlebih Indonesia akan jadi tuan rumah G20 di 2022 mendatang.

"Kita ketahui, pertemuan ini sudah tiga Presidensi dalam situasi pandemi Covid-19. Indonesia akan memasuki tahun ketiga dalam situasi pandemi Covid-19, dan tentu kita berharap ada hasil yang lebih konkret untuk G20," imbuhnya.

Selain itu, dalam Presidensi G20, Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara ASEAN membangun hub produksi vaksin berbasis MRI. Pada pertemuan perdana tersebut, Indonesia mengusulkan untuk dibangunnya hub produksi vaksin di setiap negara yang berpopulasi 100 juta.

"Usulan kita setiap negara berpopulasi 100 juta penduduk minimal ada 1 center untuk produksi vaksin," kata dia.

Tentunya, kata dia, diperlukan kerja sama global dalam berbagai aspek untuk mewujudkan usual tersebut. Cara ini dinilai sebagai upaya menghapus ketimpangan kertersediaan vaksin yang bisa menganggu momentum pertumbuhan ekonomi tiap negara maupun secara global.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com