Istana soal Omnibus Law: Presiden Tidak Ada Maksud Rugikan Buruh

Merdeka.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono memastikan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan merugikan buruh. Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta agar penyusunan RUU Cipta Kerja ini dapat memberikan dampak positif serta menguntungkan para buruh dan pekerja.

"Kalau dari Presiden jelas tidak ada maksud untuk merugikan buruh. Bahkan Presiden dengan jelas mengatakan, jangan sampai UMKM dan buruh dirugikan atau tersakiti dgn adanya RUU Cipta Kerja yang bersifat omnibus ini," ujar Dini kepada wartawan, Kamis (12/3).

Dia mengatakan bahwa tujuan RUU Cipta Kerja ini yakni untuk mendorong investasi tanpa menyakiti kelompok tertentu. Terkait adanya pasal-pasal di draf RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh, Dini meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Untuk masalah teknis drafting RUU-nya silakan ditanyakan ke Kemenko Perekonomian. Karena tanggung jawab drafting, sosialisasi dan implementasi ada dalam ranah Kemenko," jelas dia.

Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Sebelumnya, Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi dengan tegas menyampaikan sikap KSPI keras menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Dia menyebut RUU Omnibus Law dibentuk untuk mengurangi Kesejahteraan kaum buruh.

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dinilai paling buruk karena lebih berpihak pada investor dan tidak mengakomodir kepentingan buruh. Rusdi menyatakan Omnibus Law Cipta Kerja jika disahkan akan menjadikan buruh bertambah miskin dan tidak sejahtera.

Khususnya terkait perubahan skema pengupahan kaum buruh yang tertulis Pasal 88 C dalam draf RUU Omnibus Law, di mana skema pengupahan akan mengacu kondisi daerah. Hal ini di rasa merugikan kaum buruh.

Reporter: Lisza

Sumber: Liputan6.com