Ini syarat agar pembentukan super holding BUMN berhasil

Merdeka.com - Pemerintah mewacanakan penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menggantikannya dengan lembaga pengelola melalui pembentukan super holding BUMN. Nantinya, pembentukan ini akan menjadikan perusahaan pelat merah lebih lincah, fleksibel dan mendunia.

Pakar Hukum Sri Indrastuti Hadiputranto menilai pembentukan super holding akan berhasil asalkan tidak melibatkan banyak pihak. Sebab, sering kali BUMN mendapatkan intervensi setiap ingin mengeluarkan kebijakan anyar.

"Asal jangan recokin seperti dari DPR dan banyaklah yang bukan dari orang perusahaan itu sendiri," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (25/7).

Meski pembentukan super holding BUMN dinilai bertujuan positif, pemerintah tetap diminta untuk mengkaji bagaimana konsep pembentukan super holding. Ini perlu dilakukan mengingat saat ini pemerintah juga akan membentuk holding BUMN berdasarkan sektor usahanya masing-masing.

"Yang sekarang terjadi anak usaha jadi BUMN tidak akan pernah selesai, tidak mampu bersaing dengan baik, kesulitan malah," jelas dia.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN telah merampungkan kajian pembentukan induk usaha BUMN sektor energi. PT Pertamina (Persero) didapuk sebagai induk usaha, sedangkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas menjadi anak usahanya. Proses pembentukan induk usaha BUMN sektor energi itu diharapkan bisa rampung dalam tahun ini.

Selain itu, Kementerian BUMN berencana membentuk induk usaha konstruksi dan jalan tol yang akan dipimpin oleh PT Hutama Karya, induk usaha BUMN pertambangan yang dipimpin PT Inalum dan induk usaha sektor perumahan yang akan dinahkodai Perumnas. Selain itu, ada induk usaha sektor keuangan yang rencananya akan dipimpin oleh PT Danareksa.

Sejumlah BUMN yang akan menjadi anak usaha tersebut sudah berstatus perusahaan publik. Antara lain PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk di sektor konstruksi, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Timah Tbk di sektor pertambangan, serta empat bank BUMN: Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).