Merdeka.com - Pemerintah telah merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2017. Dalam rancangan tersebut telah dialokasikan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada beberapa kementerian dan lembaga yang anggarannya menurun, namun ada juga yang anggarannya naik dibandingkan APBN Perubahan 2016.

"Belanja negara akan fokus pada infrastruktur dan efisiensi. Pemerintah daerah memiliki fungsi dan peran makin penting, transfer daerah juga bisa lebih efektif dalam menggunakan anggaran untuk pembangunan," kata Sri Mulyani di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (16/8).

Berikut rincian alokasi anggaran belanja untuk kementerian/lembaga:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih menjadi kementerian dengan anggaran belanja paling tinggi, yakni sebesar Rp 105,5 triliun. Meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 97,1 triliun.

2. Kementerian Pertahanan sebesar Rp 104,4 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 108,7 triliun.

3. Polri sebesar Rp 72,4 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar 79,3 triliun.

4. Kementerian Agama sebesar Rp 60,7 triliun, meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 56,2 triliun.

5. Kementerian Kesehatan sebesar Rp 58,3 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 62,7 triliun.

6. Kementerian Perhubungan sebesar Rp 48,7 triliun, meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 42,9 triliun.

7. Kementerian Keuangan sebesar Rp 42,2 triliun, meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 38,1 triliun.

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 39,8 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 43,6 triliun.

9. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp 39,4 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 40,6 triliun.

10. Kementerian Pertanian sebesar Rp 23,9 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 27,6 triliun.

11. Kementerian Sosial sebesar Rp 18,3 triliun, meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 13,1 triliun.

12. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 10,1 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 10,6 triliun.

13. Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp 9,3 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 11,3 triliun.

14. Mahkamah Agung sebesar Rp 8,5 triliun, menurun dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 8,8 triliun.

15. Kementerian Luar Negeri sebesar Rp 7,7 triliun, meningkat dibanding APBN-P 2016 sebesar Rp 7 triliun.