Ini alasan Indonesia belum punya pembangkit listrik tenaga nuklir

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)‎ Arcandra Tahar mengakui, ada ajakan untuk Indonesia menggunakan nuklir sebagai sumber energi pembangkit untuk menghasilkan listrik dengan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Namun, ajakan tersebut tidak langsung diterima sebab Biaya Pokok Produksi (BPP) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih tinggi. Sementara pemerintah saat ini sedang berupaya membuat tarif listrik semakin terjangkau.

Dari data di lapangan rata-rata harga listrik dari PLTN mencapai USD 14 sen per kilo Watt hour (kWh), jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sekitar USD 6 hingga USD 7 sen per kWh.

"Sebagian mungkin salah persepsi nuklir bisa di USD 6-7 sen per kWh, tidak. Nuklir powerplan itu bisa USD 14 sen per kWH. Ini data di lapangan," kata Arcandra, dalam sebuah diskusi, di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (19/4).

Selain terbentur harga listrik yang lebih mahal, pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi listrik, dengan membangun PLTN masih menghadapi tantangan. "Coba lihat mana yang lebih murah nuklir atau EBT. Belum lagi kita punya challenges di nuklirnya," imbuhnya.

Untuk itu, pemerintah menerapkan kebijakan harga jual listrik dari pembangkit EBT agar harga listrik semakin kompetitif. Yaitu 85 persen dari rata-rata BPP listrik nasional, untuk jenis Pembangkit Listrik Tanaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air laut.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com