Imbas kasus OTT, Sri Mulyani perketat pengawasan pintu masuk Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh jajarannya untuk memperketat pintu masuk di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut lantaran adanya dugaan ruangan di gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dijadikan salah satu praktik makelar anggaran.

Dwi Aditya Putra
Oleh Dwi Aditya Putra - Reporter
Imbas kasus OTT, Sri Mulyani perketat pengawasan pintu masuk Kemenkeu
Menkeu Sri Mulyani di Bea Cukai. ©2016 Merdeka.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh jajarannya untuk memperketat pintu masuk di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut lantaran adanya dugaan ruangan di gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dijadikan salah satu praktik makelar anggaran.

"Di Kemenkeu saya minta Sekjen menertibkan seluruh pintu masuk gedung dan dilakukan penertiban pada siapa saja yang datang dan jam berapa untuk bertemu siapa dengan buku tamu yang jelas dan semua ditata kelola dengan tertib," ungkapnya di Gedung Kementerian Keuangan, Senin (7/5).

"Saya dengar juga di Kemenkeu ada satu ruangan yang dipakai sebagai tempat menerima Pemerintah Daerah (Pemda) dijadikan praktik calo anggaran. Saya minta Sekjen dan Irjen untuk melakukan evaluasi dan penelitian terutama di Kemenkeu," lanjut dia.

Dia pun akan menindak tegas terhadap oknum yang terbukti menggunakan fasilitas negara untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh jajarannya agar lebih waspada

"Saya tidak mau di dalam lingkungan Kemenkeu, orang bisa masuk dan bertemu dan kemudian melakukan transaksi. Bisa saja orang mengatakan Bu kalau tidak di Kemenkeu bisa dilakukan di sekitar Kemenkeu. Itu urusan yang lain, tapi di lingkungan Kemenkeu ini aset negara maka ini wilayah bebas korupsi maka kami konsisten," jelas dia.

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas ) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di DKI Jakarta. Tim penindakan mengamankan sembilan orang terkait pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Salah satu yang terjaring adalah YP, kepala seksi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

"Ada kegiatan tim penindakan di lapangan, kita amankan total 9 orang yang kita bawa ke kantor KPK. Ada beberapa unsur, ada dari pihak swasta, driver, PNS, dan ada anggota DPR RI," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Rekomendasi