Gerak cepat Pemerintah Jokowi rajut strategi akhiri polemik Freeport

Setelah di demo oleh puluhan karyawan PT Freeport Indonesia pada Selasa (7/3) kemarin, Menteri Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya bergerak cepat mengatur strategi untuk menyelesaikan polemik dari perusahaan asal Amerika Serikat ini.

Seperti diketahui, puluhan karyawan Freeport menuntut pemerintah dan PT Freeport Indonesia segera menemukan kesepakatan agar perusahaan kembali beroperasi. Sebab, polemik yang terjadi antara pemerintah dan Freeport ini telah merugikan rakyat Papua, khususnya karyawan Freeport.

Salah satu karyawan PT Freeport Natalia mengatakan jika PT Freeport Indonesia berhenti beroperasi maka karyawan akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah juga diminta tak memutuskan regulasi secara sepihak.

Semenjak perusahaan berhenti beroperasi karena tak juga mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), puluhan karyawan PT Freeport Indonesia telah 'dirumahkan'.

Untuk itu, pada Rabu (8/3) Jonan mengumpulkan para mantan Menteri ESDM, yakni Soebroto (1978-1988), Kuntoro Mangkusubroto (1998-1999), Purnomo Yusgiantoro (2000-2009), Darwin Zahedy saleh (2009-2011), dan Chairul Tanjung.

Chairul yang pernah menjabat sebagai Plt Menteri ESDM pada September-Oktober 2014 mengatakan, pertemuan ini guna membahas berbagai masalah, salah satunya mengenai PT Freeport Indonesia.

"Adalah namanya kita sebagai mantan, saya kan orang yang pernah menyelesaikan masalah Freeport, masalah Newmont ya tentu kota sharing terhadap pengalaman yang pernah ada," katanya di gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

Meski demikian, dirinya enggan mengomentari rencana Freeport yang ingin membawa kasus ini ke arbitrase internasional. Dia hanya berharap permasalahan ini bisa cepat diselesaikan.

"Saya tidak mau ikut terlibat di dalam judgement. Harapan saya sebenarnya semua yang terbaik untuk bangsa ini bisa segera terjadi," imbuhnya.

Bukan hanya para mantan Menteri ESDM, Jonan juga menerima perwakilan dari PT Freeport Indonesia yaitu Clementino yang merupakan salah satu direktur Freeport. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan ada kemajuan positif dari pembicaraan yang dilakukan hari ini.

Namun, dia enggan memberi tahu apa kemajuan yang didapat. "Yang tadi ya progres sedikit-sedikit ada. Ya tidak perlu sekaranglah. Kalau saya sebutkan malah jadi batal dia. Arahnya positif. Tidak bisa saya sebutkan, karena belum final," ujarnya.

Dia menambahkan pertemuan ini juga membahas berbagai isu terkait tuntutan para masyarakat Papua. "Sudah kami jelaskan kan kepada mereka. Tanggapannya ya positif aja. Pokoknya mereka merespon apa yang diconcern oleh pemerintah, Komnas HAM. Nanti pertemuan lagi," katanya.

Dalam kesempatan ini, dirinya mengatakan tidak ada pembahasan terkait langkah Freeport yang ingin menempuh jalur arbitase. "Kita tidak ada bicara soal arbitrase," ujarnya.

Selain itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Teguh Pamudji, mengatakan pemerintah akan mengirimkan tim menuju lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua. Tim akan menemui Gubernur Papua untuk membahas strategi menyelesaikan polemik dengan perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat tersebut.

"Semuanya akan kami bawa dan disampaikan untuk Freeport. Nanti malam akan berangkat ke Papua bersama tim, dan akan bicara dengan Pak Gubernur," katanya.

Pemerintah, lanjutnya, tetap mementingkan kesejahteraan rakyat Papua dalam menyelesaikan polemik kontrak dengan PT Freeport. Dalam waktu 120 hari, akan dilakukan perundingan secara maksimal agar masyarakat Papua tidak menjadi korban.

"Pemerintah tengah mengadakan pembicaraan dengan Freeport. Kami tidak melihat kepentingan Freeport, tapi kepentingan Papua secara keseluruhan," tuturnya.

Sementara itu, sesuai arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan semua aspirasi dan tuntutan dari masyarakat Papua akan di tindaklanjuti oleh pemerintah.

"Kami memang ditugaskan Pak Menteri untuk mendengarkan. Tentunya perasaan kami tercampur aduk, ada rasa sedih, marah, dan kepingin diselesaikan bersama. Tentunya apa yang jadi keluhan maupun tuntutan bapak dan ibu sekalian kami akan menindaklanjuti," tutupnya.