Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesal dan kecewa karena perusahaan asing lebih memilih berinvestasi di negara lain ketimbang Indonesia. Dia mendapat laporan dari Bank Dunia bahwa 33 perusahaan yang keluar dari China, justru berinvestasi ke negara-negara tetangga.

"23 (perusahaan) memilih (investasi) di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Enggak ada yang ke kita," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas antisipasi perkembangan perekonomian di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/9).

"Sekali lagi, 33 perusahaan di China yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, Malaysia," Jokowi mengulang.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini ada persoalan serius sehingga para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Jokowi menyebut perusahaan asing tersebut memilih Vietnam lantaran waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan perizinan hanya dua bulan.

"Kita bisa bertahun-tahun, penyebabnya hanya itu, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, saya suruh kumpulkan regulasi-regulasi ya itu (untuk sederhanakan)," kata Jokowi.

Jokowi kembali mengatakan bahwa pada 2017, 73 perusahaan di Jepang juga memilih relokasi ke Vietnam dari pada Indonesia. Kala itu, dia menyebut ada 43 perusahaan investasi ke Vietnam, sementara Indonesia hanya 10 perusahaan.

"Sekali lagi masalah itu ada di internal kita sendiri. Ada kunci agar kita keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global ada di situ, dan kemungkinan kita bisa memayungi kita dari kemungkinan resesi global yang semakin besar juga ada di situ," ujar Jokowi.

Jokowi Marahi Menteri

Jokowi bahkan memarahi menteri untuk jangan seperti pejabat minta dilayani. Jokowi meminta para menterinya untuk melayani para investor yang akan masuk ke Indonesia. Menurut dia, kehadiran para investor asing sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak ekonomi global.

"Menteri-menteri ini berikan pelayanan baik bagi investasi yang memang menjadi sebuah solusi atau jalan keluar. Dampingi mereka sampai terealisasi, kita ini jangan kayak pejabat minta dilayani. Kita melayani," tegas Jokowi saat memimpin rapat terbatas antisipasi perkembangan perekonomian di Kantor Presiden Jakarta.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa ada beberapa investor yang sebelumnya ingin berinvestasi di Indonesia. Namun, hingga kini belum terealisasi. Padahal, kata dia, nilai investasinya besar. "Misalnya kayak kemarin Petrochemical, Aramco enggak mau masuk-masuk karena apa? Ini kan dari Saudi. Semuanya akan kita cek satu per satu listnya," ucapnya.

Ada yang Tak Beres dengan Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan penyebab 33 perusahaan yang keluar dari China tak berinvestasi ke Indonesia. Sebanyak 33 perusahaan itu justru memilih menanamkan modal ke Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand.

"Masalah utamanya begini, belakangan ini, katakanlah setahun terakhir, cukup banyak relokasi industri dari China. Itu sedikit sekali ke Indonesia. Sebagian besar Vietnam, Kamboja, Thailand. Indonesia dari China jarang sekali. Ini tunjukkan bahwa ada yang enggak berjalan dengan baik di kita," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9).

Menurut Darmin, masalah utamanya bukan pada proses perizinan, namun rekomendasi yang diberikan pemerintah Indonesia ke para investor terlalu lama. Jika negara lain hanya membutuhkan tiga hari saja untuk mengeluarkan rekomendasi, di Indonesia investor harus menunggu hingga dua bulan.

"Nah, persoalannya kita kesulitan, bukan karena izin, rekomendasinya 2 bulan baru keluar. Sedangkan dalam Global Value Chain, persoalan seperti itu harus selesai 3 hari," jelas dia.

Untuk itu, Darmin memastikan pemerintah akan menyederhanakan proses perizinan untuk memudahkan investor. Hal ini pun sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kita harus review habis-habisan, dan pangkas habis-habisan. Kalau dulu 16 Paket, kita tidak ubah izin namun caranya kita sederhanakan," ucap Darmin.