Daya Beli Masih lemah, Pemerintah Diminta Tak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III

Merdeka.com - Mulai tanggal 1 Januari 2021 iuran BPJS Kesehatan untuk kelas II naik menjadi Rp 35.000. Kenaikan iuran terjadi karena berubahnya besaran subsidi dari pemerintah.

Pada 2020, peserta hanya membayar Rp 25.500, sisanya sebesar Rp16.500 dibayarkan oleh pemerintah. Namun pada 2021 ini, peserta harus membayar Rp 35.000, sedangkan Rp 7.000 dibayar oleh pemerintah.

Menanggapi itu Ekonom Indef, Enny Sri Hartati menilai sah saja bila kenaikan iuran tersebut dilakukan pemerintah. Hanya saja, dia menyayangkan, pengurangan subsidi tersebut tetap dilakukan saat terjadi pelemahan daya beli masyarakat.

"Ini kan terjadi pelemahan daya beli masyarakat, tapi sah saja sebenarnya," kata Enny saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (1/1).

Seharusnya, bila pemerintah ingin menerapkan kebijakan tersebut aturan mewajibkan kepesertaan BPJS dihapuskan. Sehingga masyarakat bisa memilih asuransi dengan harga yang bersaing.

"Artinya Rp 35.000 itu dengan penyediaan asuransi swasta, itu pelayanan atau kontrak prestasinya juga sudah lebih cukup," kata dia.

Terlebih pelayanan administrasi asuransi swasta ini tidak serumit BPJS Kesehatan. Sementara pelayanan BPJS Kesehatan saat ini masih belum memenuhi harapan masyarakat.

"Kalau sudah ditetapkan bahwa sistem jaminannya ada BPJS ini pemerintah harus konsisten, pelayanannya harus sesuai dengan standar yang baku," kata dia.

Selain itu, UUD 1945 mengamanatkan orang miskin dan terlantar dipelihara negara. Sehingga pembiayaan BPJS Kesehatan orang miskin menjadi tanggung jawab negara.

"Orang miskin dicover negara, itu kan konsekuensinya dan konsep subsidi silang itu bisa berjalan dan masyarakat menengah atas membayar iuran sesuai dengan aturan," tandasnya.