Pemerintah menugaskan konsorsium Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) membeli 10,64 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia. Konsorsium tersebut dipimpin PT Aneka Tambang (Antam).
Sayang, konsorsium tersebut tak punya cukup dana untuk membeli saham divestasi yang dipatok Freeport seharga USD 1,7 miliar. Antam, selaku pemimpin konsorsium, hanya mampu menyediakan dana sebesar USD 510 juta.
Untuk menutupi kekurangan itu, pemerintah berencana meminjam dari perbankan. Pelunasannya bakal menggunakan dividen yang disetor Freeport setiap tahun.
"Bila Freeport tidak bayar dividen, maka tidak ada pembayaran cicilan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono di DPR-RI, Jakarta, Rabu (20/1).
Di sisi lain, perbankan ogah menyalurkan pembiayaan. Jika pemerintah tak mendapat kepastian bakal rutin menerima dividen.
Jika nekat menyalurkan, perbankan berisiko terpapar kredit macet.
Terlepas itu, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian untuk mengkaji harga saham yang ditawarkan Freeport. Hasil kajian ditargetkan tuntas Maret 2015.