5 Dampak penghentian seluruh proyek pascarentetan kecelakaan pembangunan

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghentikan sementara semua proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Itu dilakukan sebagai buntut maraknya kecelakaan infrastruktur dalam enam bulan terakhir.

Kecelakaan terakhir terjadi pada proyek tol Becakayu yang menimbulkan korban tujuh pekerja. "Semua proyek yang membutuhkan pekerjaan berat dan elevated mulai hari ini kami hentikan, baik itu pembangunan tol trans Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," ujarnya.

Selain itu, Menteri Basuki juga menghentikan sementara proyek pembangunan jembatan panjang. Menurut dia, penghentian sementara ini akan dilakukan hingga Tim Komite Keselamatan Kontruksi dari Kementerian PUPR selesai mengaudit desain konstruksi serta sistem keselamatan kerja.

Atas penghentian sementara sejumlah proyek ini menimbulkan beberapa dampak yang mengikutinya. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Tol Solo-Salatiga terancam tak bisa digunakan saat Lebaran

Direktur Utama PT Jasa Marga Solo-Ngawi, David Wijayanto, tak menampik jika pengerjaan proyek tol Solo-Salatiga terancam molor. Sehingga tidak bisa digunakan untuk arus mudik Lebaran 2018 mendatang.

"Ada 11 jembatan yang tengah kita bangun di sepanjang jalan Salatiga hingga Kartasura," ujar David.

Dia berharap ruas ini menjadi prioritas evaluasi sehingga penghentian tidak terlalu lama. "Kalau penghentian proyek ini cuma sepekan, dampaknya tidak terlalu besar, masih bisa kita kejar. Tapi kalau lama, seminggu atau lebih, pasti target penyelesaian dan fungsional jalan tol tersebut akan molor," katanya.

Penghentian untuk peningkatan kualitas

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, moratorium tersebut tidak akan memberi dampak pada perekonomian untuk jangka panjang. Namun demikian, dia meyakini, moratorium ini untuk peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur."Dalam jangka panjang tidak ada pengaruhnya tapi justru lebih baik lagi," ujar Menteri Sri Mulyani.Menteri Sri Mulyani mengatakan, evaluasi memang perlu dilakukan untuk memastikan proyek yang dibangun memiliki kualitas memadai. "Pengaruhnya tadi ini kan sesuatu yang dilakukan untuk meriview kualitas, dengan kegiatan ekonomi kita. Tentu kita menginginkan kualitas yang lebih baik," jelasnya."Kalau kita membangun kontruksi yang kualitasnya buruk, tidak hanya dalam hal ini. Jelas bisa mencelakakan orang tapi juga menimbulkan kualitas infrastruktur merosot sehingga tidak mencapai tujuan untuk mempermudah dan efisien," tambahnya.

Proyek penunjang Asian Games terdampak

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan pembangunan kereta ringan atau Light Rail (LRT) di dua kota tempat penyelenggaraan Asian Games 2018 pada Agustus mendatang yaitu DKI Jakarta dan Palembang adalah yang paling terdampak dengan adanya moratorium tersebut."Saya tidak persis tahu (yang terdampak apa saja). Tapi yang besar itu LRT Palembang. Jakarta ada 2 LRT, kereta api Double-Double Track (DDT), itu yang besar ya, kalau yang lain relatif tidak besar," kata Menhub Budi.Kendati demikian, Menhub Budi memastikan moratorium proyek elevated tidak akan berpengaruh pada penyelenggaraan Asian Games 2018 Agustus mendatang sebab dapat dipastikan pada waktu tersebut LRT sudah dapat digunakan.

Penghentian akan meningkatkan kepercayaan investor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penghentian ini tidak akan menurunkan minat investor menanamkan saham nya di Indonesia. Menurutnya, investor justru akan semakin meningkat karena pemerintah melakukan koreksi terhadap proyek."Justru meningkatkan investor, karena kita melakukan koreksi agar kualitasnya jadi baik," ujar Menteri Sri Mulyani.

APBN aman meski ada penghentian proyek

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, penghentian sementara proyek tersebut tidak akan berdampak pada APBN. Sebab, proyek tersebut dibangun menggunakan anggaran BUMN."Tidak ada (kendala anggaran), karena proyek itu tidak pakai anggaran APBN. Tidak pakai anggaran Menteri Keuangan, itu semua BUMN dan bukan moratorium. Hanya pemberhentian sementara untuk pembangunan elevated yang layang," jelasnya.Menteri Rini menambahkan, evaluasi ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk menentukan infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas yang baik. "Ini betul untuk dianalisa, bahwa semuanya keamanan sudah terjaga atau tidak. Teknisnya sudah benar atau tidak sehingga hal yang terjadi kemarin enggak terjadi lagi," tandasnya.