5 Arahan Jokowi dan fakta di balik serbuan produk asing di e-commerce Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengeluhkan produk yang dijual di e-commerce Indonesia didominasi produk asal China. JK mendapat laporan bahwa 94 persen produk yang diperdagangkan di e-commerce Indonesia berasal dari China. Pemerintah harus tegas segera memungut pajak dari produk China yang dijual di e-commerce.

Bimo Pratomo
Oleh Bimo Pratomo - Reporter
5 Arahan Jokowi dan fakta di balik serbuan produk asing di e-commerce Indonesia
Jokowi kunjungi kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh. ©AFP PHOTO/Munir UZ ZAMAN

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengeluhkan produk yang dijual di e-commerce Indonesia didominasi produk asal China. JK mendapat laporan bahwa 94 persen produk yang diperdagangkan di e-commerce Indonesia berasal dari China.

"Retail sudah cukup baik, di mana-mana kita berjalan ada toko retail. Kita berjalan ada toko ritel yang menjual harus produksi. Tapi produktivitas kita sendiri saya mendengar dari laporan e-commerce 94 persen yang dijual e-commerce adalah barang China, angkanya tidak terlalu jelas, tapi tinggi sekali," ujar Wapres JK.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengatakan pemerintah harus tegas dengan segera memungut pajak dari produk China yang dijual di e-commerce Indonesia. Jika pemungutan pajak tidak segera dilakukan maka produk China terus menjadi penguasa di tanah air.

"Memang pemerintah harus bersikap tegas. Mau tidak mau memang dari pajak," ujar Lana.

Membanjirnya produk asing di industri jual beli online Indonesia juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berikut merdeka.com akan merangkum arahan penanggulangan dan fakta di balik fenomena ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar anak buahnya bisa lebih memperhatikan perkembangan e-commerce di Indonesia. Sehingga, pemerintah bisa mengawasi produk apa saja yang dijual oleh toko online tersebut.

"Jangan sampai tidak diamati detail tahu-tahu ada market place yang membuka lapaknya tapi produknya 100 persen barang luar. Cek betul apa yang dijual barangnya dari mana," kata Presiden Jokowi.

Dengan adanya pengawasan tersebut, pemerintah bisa menekan penjualan produk impor di toko online, dan lebih mengutamakan produk lokal guna meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) Tanah Air. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar regulasi mengenai e-commerce bisa segera diselesaikan."Saya tugaskan Menko (Darmin Nasution) juga soal ini sehingga regulasi e-commerce disiapkan. Kalau ada market place besar dan isinya barang dalam negeri ya silakan. Tapi kalau kebalik ternyata tidak kelihatan, banyak produsen kita tutup, itu hati-hati," imbuhnya.

Presiden Jokowi juga meminta agar para pelaku e-commerce bisa turut meningkatkan UMKM dalam negeri, dengan menjual produk lokal dan menekan penjualan produk impor. "Tolong buka-buka lapak yang ada online. Lihat semuanya. Apa itu barang kita atau negara lain? Karena perlindungan terhadap konsumen penting bagi produsen kita," tegasnya.Founder & CEO Bukalapak.com, Achmad Zaky, mengatakan produk-produk yang dijual di situsnya itu minim dari China. Pernyataannya ini sekaligus menepis anggapan bahwa produk yang ada e-commerce Indonesia didominasi produk asal China."60 persen produknya berasal dari UKM lokal. Jumlah itu di Bukalapak ya," katanya.Menurutnya, bila benar e-commerce Indonesia dibanjiri produk impor, hal itu tak juga bisa disalahkan. Sebab, e-commerce hanyalah wadah bagi para pedagang untuk menjual barang dagangannya.

Pengamat e-commerce, Daniel Tumiwa mengatakan tak bisa dipungkiri bahwa barang-barang yang berasal dari China begitu diminati oleh masyarakat Indonesia. Baik dari sisi kualitas maupun harga yang ditawarkan. Sehingga wajar bila terjadi permintaan dari pasar. Keadaan semacam ini terjadi jauh sebelum boomingnya e-commerce di negeri ini."Jadi jangan dikaitkan langsung dengan e-commerce. Sebelum ada e-commerce, ada ITC. 90 persennya barang-barangnya juga berasal dari China. Intinya adalah konsumen negeri ini suka dengan barang-barang China karena harga dan produk yang cukup berkualitas," jelasnya.

Pengamat e-commerce, Daniel Tumiwa mengatakan, dari segi aturan, pemerintah sendiri memberlakukan barang-barang yang bernilai di bawah USD 100 bebas masuk ke Indonesia. Alias tanpa bea masuk.Aturan ini pada akhirnya dimanfaatkan oleh para pedagang. Membawa barang-barang murah dan cukup berkualitas untuk diimpor."Maka siapapun yang membuka usaha, online ataupun offline akan bergerak memanfaatkan aturan itu. Karena aturan tersebut dianggap sebagai insentif. Sebagai pedagang tentunya ingin mendapatkan untung yang besar. Alhasil, mereka pun mencari barang-barang dari luar yang dijual murah kemudian diimpor," terang dia.

 

Rekomendasi