Merdeka.com - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengatakan pembebasan lahan masih menjadi permasalahan utama dalam program kelistrikan 35.000 megawatt (MW). Hal ini merupakan pengaruh dari porsi pembangunan program tersebut yang lebih dominan oleh pihak swasta.

"80 persen dari program 35.000 MW dibangun oleh swasta. Swasta itu baru bisa membebaskan lahan kalau sudah financial close. Jadi masalah biaya sudah jelas baru dia membebaskan lahan," kata Rinaldy dalam diskusi Energi Kita yang digagas RRI, merdeka.com, IJTI dan IKN di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu (28/8).

Permasalahan makin runyam karena masyarakat lebih berani untuk menaikkan harga tanah jika yang membeli adalah pihak swasta dibandingkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sehingga menurutnya, pemerintah sebaiknya bisa lebih memperbesar porsi PLN dalam pembangunan program ini.

"Kalau bisa pemerintah yang membebaskan tanah, dan bisa mendapatkan harga yang sesuai, maka ini bisa menyelesaikan sebagian besar permasalahan dari program 35.000 MW," imbuhnya.

Dengan demikian, Rinaldy mengimbau agar seluruh pihak terkait turut membantu dalam tercapainya target hingga tahun 2019. Sebab, program ini menyangkut banyak pihak, tidak hanya tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Jika program ini tidak selesai di 2019, maka akan terjadi krisis listrik. Ini bukan tanggung jawab esdm saja. Tapi pertanahan, pembebasan tanah. Kalau itu bisa diselesaikan maka permasalahan bisa diselesaikan," jelasnya.