Menkominfo tanggapi ribut-ribut Indosat dengan Telkomsel

Merdeka.com - Persoalan Indosat Ooredoo dengan Telkomsel yang makin memanas, nampaknya membuat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, seperti ingin meredam suhu yang memanas di antara kedua operator selular itu.

Kepada awak media seusai acara menyaksikan kerja sama XL Axiata dengan Protelindo di Grha XL Jakarta, Rabu (29/06), dirinya mengatakan bahwa sebetulnya kedua operator itu bukan tengah melakukan 'peperangan,' melainkan pertempuran.

"Setahu saya, yang ramai itu seperti battle, tapi not war. Seperti pertempuran, bukan sebagai perang," ungkap pria yang akrab disapa Chief RA.

Namun sayangnya, saat ditanya lebih lanjut sikapnya sebagai regulator, dia justru enggan menanggapi. Bahkan, dirinya cenderung menghindar ketika dimintai keterangan tentang langkah regulator untuk mendamaikan perselisihan itu.

"Berantem kenapa? Coba tanyakan saja sama mereka," singkatnya kemudian pergi meninggalkan kerumunan awak media.

Sebagaimana diketahui, persoalan ini mencuat lantaran di latarbelakangi aktivitas 'below the line' program promo telepon Rp 1 per detik yang dilakukan oleh Indosat Ooredoo di luar Pulau Jawa. Hanya saja, dalam aktivitas yang dilakukannya itu, menyinggung tarif yang diberlakukan Telkomsel. Apalagi di sisi lain, muncul juga aksi Telkomsel yang memborong sim card milik Indosat Ooredoo di ranah media sosial. Terang saja, genderang perang pun mulai ditabuh.

Persoalan ini pun makin memanas manakala Indosat Ooredoo menuding Telkomsel melakukan monopoli di luar Pulau Jawa dengan memiliki pangsa pasar lebih dari 50 persen. Tak sekadar menuding semata, Indosat Ooredoo pun mengajak seluruh petinggi operator selular untuk buka suara soal persaingan yang dianggap tak sehat ini.

Sementara, dari sisi Telkomsel pun tak terima dengan tuduhan tersebut, pihak Telkomsel pun angkat suara. Mereka beralasan bahwa penguasaan pangsa pasar saat ini merupakan usaha yang dirintisnya sejak 1995. Bahkan Telkomsel pun mengelak disebut memiliki pangsa pasar di luar Pulau Jawa lebih dari 50 persen.