Menkominfo soal Badai di Industri Teknologi: Tolong Jangan Mudah PHK Karyawan!
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate meminta seluruh perusahaan teknologi untuk tak gampang memutuskan melakukan layoff atau PHK karyawan. Dia memahami bahwa hal tersebut merupakan wujud efisiensi agar perusahaan semakin sehat di tengah tantangan yang menghadang.
"Tetapi, efisiensi tidak sama dengan layoff. Tren layoff ini akan bisa meningkat," kata Johnny saat membuka diskusi Forum Ekonomi Digital Kominfo (FEDK) dengan tema 'Musim Dingin Startup Digital: Dampak dan Tantangan Terhadap Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia' di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (1/12).
Menurutnya, perusahaan-perusahaan teknologi mesti benar-benar cermat untuk melakukan efisiensi namun tak perlu harus merelakan karyawan dengan cara PHK Ia berharap agar perusahaan teknologi dapat memecahkan persoalan ini.
"Kita sekarang coba secara fokus dan cermat cari jalan di dalam internal perusahaan untuk melakukan efisiensi. Tolong dicari betul-betul jangan sampai terlalu mudah melakukan layoff. Ini sama saja menyelesaikan satu persoalan, tetapi membuat persoalan baru yang lebih besar," ungkap dia.
Sebagaimana diketahui, Grup GoTo belum lama ini mengumumkan PHK karyawan sebanyak 1300 orang. Setelah itu Ruangguru ‘ikut-ikutan’ melakukan pemutusan hubungan kerja ratusan karyawannya.
Disusul oleh Sirclo yang memaksanya harus memangkas 8 persen dari total karyawan. Ketiga perusahaan teknologi menyebut biang keladi dari keputusannya itu adalah ekonomi global yang tak sehat alias resesi. Maka itu, atas nama efisiensi langkah PHK dirasa paling tepat dilakukan.
Sementara menurut Rhenald Kasali, pakar ekonomi sekaligus guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), resesi tidak selalu berdampak pada semua bangsa di seluruh dunia serta menyarankan para pengusaha untuk tidak mencari kambing hitam dan segera membuka laporan keuangan.
"Jangan mencari kambing hitam, barangkali kita sendiri yang mismanagement. Buka laporan keuangan Anda, jelaskan dengan sebaik-baiknya. Jangan-jangan Anda bakar duitnya memang berlebihan," kata Rhenald.
Pandangan berbeda diungkapkan Rudiantara. Ketua Umum Indonesia Fintech Society (IFSoC) ini menilai bahwa PHK karyawan yang terjadi di Indonesia tidak seluruhnya tak baik.
"Saya pakai angka saja. PHK di dunia non digital itu seperti industri tekstil jauh lebih besar. Jumlahnya 80 ribu. Sementara di industri digital, gak sampai 10 ribu. Dan semua tidak jelek, karena ada juga PHK yang golden handshake dengan paket 36 kali," kata Rudiantara saat diskusi virtual di acara HUT IndoTelko ke 11, Rabu (30/11).
Dilanjutkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2014-2019 ini, adanya PHK karyawan lantaran tuntutan bisnis model yang harus diubah. Saat ini tuntutan investor bukan lagi pada jumlah unduhan dan aktivitasnya saja, melainkan bagaimana mendapatkan profit.
"Ini menurut saya dalam jangka panjang industri startup kita akan sehat," jelas pria yang karib disapa Chief RA ini.
(mdk/faz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menyadari, Meta dan banyak perusahaan teknologi lainnya telah mempekerjakan terlalu banyak orang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca SelengkapnyaMerdeka.com merangkum informasi tentang pengertian iptek menurut para ahli yang wajib diketahui.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Denda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBerikut adalah deretan teknologi terbaru yang cocok dibawa ke kampung halaman.
Baca SelengkapnyaKorban kritis terkena sabetan senjata tajam di perut dan tangan.
Baca SelengkapnyaDalam menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca SelengkapnyaKedaulatan teknologi informasi terancam dengan impor ponsel senilai Rp 30 Triliun.
Baca Selengkapnya