Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

Wamenkum Edward Hiariej menjelaskan batas usia pensiun anggota Polri disesuaikan dengan ketentuan ASN. RUU Polri resmi disahkan DPR.

Menurutnya, materi yang dibahas dalam revisi regulasi tersebut tidak terlalu banyak karena hanya mencakup sejumlah substansi baru yang dianggap mendesak.

Wakil Menteri Hukum menyebut, usulan tersebut masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yakni, Pasal 28A di antara Pasal 28 dan Pasal 29 RUU Polri.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan sambutan secara daring dan menekankan pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan pidana.

Perkembangan tersebut harus dapat diantisipasi dan dikelola secara komprehensif, termasuk dalam bidang penegakan hukum dan hukum administrasi negara.

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej tegaskan kesiapan APH dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, ditandai adaptasi cepat dan sosialisasi masif.