RUU Polri

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Prasetyo menegaskan, penyesuaian batas usia pensiun tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan institusi dan dilakukan berdasarkan kajian yang matang.

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

Salah satu agenda rapat paripurna tersebut ialah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas UU No.2 Tahun 2002.

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Pemerintah dan DPR mengubah ketentuan usia pensiun Kapolri dalam RUU Polri. Perpanjangan masa dinas kini dapat dilakukan sesuai kebutuhan lewat Keppres.

Wakil Menteri Hukum menyebut, usulan tersebut masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yakni, Pasal 28A di antara Pasal 28 dan Pasal 29 RUU Polri.

Pakar hukum administrasi kepegawaian Unsoed menilai usulan prinsip resiprokal dalam RUU Polri dapat memperkuat sistem merit dan pengisian jabatan berbasis kompetensi, menciptakan keseimbangan kinerja antarinstansi.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.

DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo Hadi menegaskan, tak ada istilah super power dalam rencana pembahasan revisi UU Polri dan Kejaksaan.

Menurutnya, langkah ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang responsif dan akuntabel.

RUU Polri menghadirkan berbagai poin krusial yang memicu kontroversi dan perhatian publik, mulai dari perluasan wewenang hingga partisipasi masyarakat.

Terkait pembentukan RUU Polri yang dirasakan masyarakat kurang transparan, Prabowo menyatakan akan memberi perhatian khusus.

Perdebatan terjadi saat Prabowo mengira poin krusial yang menjadi perdebatan dalam RUU TNI hanyalah soal penambahan usia pensiun.

Presiden Prabowo Subianto menemui tujuh jurnalis dari tujuh grup media berbeda.

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

"Enggak ada pembahasan tertutup. Jadi jangan terlalu bercuriga lah, ya,” kata Bambang