Keadilan Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kementerian Hukum Kalbar) terus memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdeskel) di Kabupaten Mempawah, memastikan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Polres Parigi Moutong menyatukan langkah aparat penegak hukum untuk memastikan kesamaan persepsi dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru, demi penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Anggota DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya reformasi Polri untuk menciptakan sistem penanganan kasus yang lebih transparan dan akuntabel, menjawab ekspektasi publik terhadap keadilan.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur menjadi langkah nyata mewujudkan keadilan hingga masyarakat bawah.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Rehabilitasi Pejabat ASDP, menegaskan keputusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kabupaten Mahulu berhasil mendirikan Pos Bantuan Hukum Kampung di seluruh desanya, memastikan akses keadilan bagi warga miskin dan rentan. Pencapaian ini diganjar penghargaan Kemenkumham, lho!

Pemkab Serang meluncurkan program Zona Klinik Advokasi Hukum (Zakiah) untuk menyediakan layanan hukum gratis bagi warga kurang mampu, memastikan akses keadilan tanpa biaya.

Kota Banjarmasin mencetak sejarah sebagai daerah pertama di Kalimantan Selatan yang berhasil merampungkan 100 persen pembentukan Posbankum. Bagaimana dampaknya bagi akses hukum masyarakat?

Pemerintah Provinsi Maluku membentuk Pos Bantuan Hukum di desa untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Program ini wujud semangat orang basudara dan pemerataan keadilan sosial.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mengimbau masyarakat untuk menghentikan demo anarkis yang berpotensi merugikan publik. Simak alasan lengkap imbauan MUI ini dan mengapa penting bagi kenyamanan bersama.

Kemenkum Kalsel menilai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat relevan untuk masyarakat Barito Kuala, mendekatkan akses keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum lebih cepat di tingkat lokal.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa reformasi hukum adalah keharusan, bukan pilihan, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Simak urgensinya!