Izin Kelola Tambang

Haanya usaha kecil dan menengah yang diizinkan untuk terlibat dalam bisnis tambang.

Maman menyampaikan bahwa narasi besar dari pelibatan UKM dalam mengelola lahan tambang adalah meningkatkan partisipasi UKM.

Muhammadiyah membentuk dua perusahaan dalam pengelolaan tambang. Dua perusahaan itu akan menggandeng sejumlah ahli untuk mengelola tambang.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dikabarkan bakal digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti heboh isu izin kelola tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia blak-blakan, respons Prabowo soal izin tambang untuk ormas keagamaan

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut akan melakukan 4 langkah usai menerima izin mengelola tambang

Muhammadiyah tidak ragu untuk mengembalikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah bila pengelolaan tambang banyak keburukan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pihaknya menyusun tim yang ditugaskan mengelola pertambangan. Ketua tim ini adalah Muhadjir Effendy.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan menerima tawaran izin Kelola tambang dari pemerintah.

Yahya mengaku tidak tahu saat ditanya sudah sampai mana pengurusan izin yang diajukan.

Saat ini hanya Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang pro terhadap izin kelola tambang

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).

Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

Aria Bima menyebut, hingga saat ini parpol masih dilarang membangun dunia usaha.

Bahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merespons soal perizinan kelola tambang.

Pemberian izin kelola tambang sebagai bentuk retribusi agar jangan dikuasai kelompok-kelompok tertentu.