Integritas ASN

Pemerintah Kota Surabaya merespons dugaan pungli di SWK Tambak Wedi dengan mutasi jabatan, menegaskan pentingnya pengawasan dan integritas dalam birokrasi untuk memastikan pelayanan publik yang bersih dan responsif.

Seorang ASN di Aceh Barat diberhentikan sementara dan gajinya dipotong 50% usai ditangkap karena dugaan penyalahgunaan sabu. Ini bukti komitmen Pemkab Aceh Barat memberantas ASN narkoba.

Di tengah isu pengurangan tenaga kerja, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tegaskan tidak akan ada pemberhentian PPPK di wilayahnya, menekankan pentingnya integritas dan kinerja terbaik.

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menekankan pentingnya ASN adaptif terhadap perubahan, berintegritas, dan berempati demi pelayanan publik prima. Pelantikan pejabat baru jadi momentum penguatan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga Integritas ASN Cimahi dan bekerja sesuai aturan menyusul penyidikan dugaan korupsi di Dinas Tenaga Kerja, agar kasus serupa tidak terulang.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Jenjang Karier ASN Kabupaten Bogor terbuka luas bagi semua, setelah menindak tegas dugaan kasus jual beli jabatan untuk tata kelola pemerintahan bersih dan bebas KKN.

Inspektorat Kabupaten Bogor berhasil mengantongi bukti transaksi terkait dugaan praktik jual beli jabatan yang melibatkan empat ASN, melimpahkan kasus ini ke aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Pemerintah Kabupaten Bogor serius tangani dugaan jual beli jabatan. Inspektorat telah memeriksa 14 ASN dan menargetkan hasil investigasi segera diumumkan untuk menjaga integritas pengelolaan ASN.

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng tegaskan Latsar CPNS Kalteng bukan formalitas, melainkan pembentuk ASN berintegritas dan agen perubahan birokrasi adaptif.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan masyarakat tetap optimal saat penerapan WFH Kementerian Sosial, menegaskan disiplin dan integritas adalah kunci utama.

KPK menyoroti penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik Idul Fitri 2026. Kepala daerah diimbau evaluasi menyeluruh praktik penyalahgunaan kendaraan dinas Mudik 2026 ini.

Plt Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, menekankan pentingnya profesionalisme ASN Rejang Lebong dalam menjalankan tupoksi dan menjaga integritas demi pelayanan publik yang berkualitas dan optimal.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara tegas melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Larangan Kendaraan Dinas Mudik ini bertujuan menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara, denga

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengingatkan seluruh ASN Jakarta Barat untuk tidak memakai kendaraan dinas saat mudik Lebaran 2026, demi menjaga integritas dan akuntabilitas aset negara.

Pemerintah Kota Mataram kembali mengeluarkan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran Idul Fitri 1447 H, menegaskan komitmen menjaga integritas ASN dan status kota anti-korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik, guna menjaga integritas dan akuntabilitas aset negara. Larangan KPK Larang Kendaraan Dinas ini berlaku bagi se

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tengah menjalani observasi sebagai kandidat percontohan Kabupaten Antikorupsi tingkat nasional pada tahun 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pemkab Bogor resmi melarang ASN menggunakan mobil dinas pelat merah untuk mudik Lebaran. Kebijakan **Larangan Mudik Mobil Dinas Bogor** ini demi menjaga integritas dan kedisiplinan aparatur.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyerukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga Integritas ASN, bekerja dengan penuh tanggung jawab sebagai ibadah, serta menjauhi segala bentuk korupsi.