Hukum Desa

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyelaraskan Peraturan Daerah (Perda) Desa Nomor 8 Tahun 2016 menjelang Pilkades Serentak 2026, memastikan kepastian hukum dan menyesuaikan dengan regulasi pusat.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengukuhkan 40 Kades Paralegal Banyuwangi. Mereka diharapkan menjadi juru damai dan benteng keadilan restoratif, menyelesaikan konflik tanpa pengadilan.

Anggota DPR mendorong pembentukan Paralegal Muslimat NU hingga tingkat desa di Jawa Tengah. Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat advokasi kasus kekerasan perempuan dan anak yang kian marak.

Provinsi Banten menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah peresmian Posbankum Desa Nasional yang direncanakan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, memperluas akses keadilan masyarakat hingga ke akar rumput.

Kemenkum Bengkulu akan segera mengadakan Pelatihan Paralegal Posbankum untuk memastikan layanan hukum merata hingga pelosok desa, memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

Kemenkumham Kalbar gencar mematangkan peresmian PosbankumDes/Kel di seluruh wilayahnya. Program ini hadir untuk memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh akses keadilan.

Kemenkumham NTT kukuhkan 127 Posbakum Malaka di seluruh desa, memperluas akses layanan hukum gratis hingga akar rumput. Ini wujud komitmen negara untuk keadilan.

Kemenkum Kalsel bersama Pemkab Tapin berhasil membentuk 126 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata hingga pelosok. Inilah langkah nyata mendekatkan hukum bagi masyarakat!

Kabupaten Mahulu berhasil mendirikan Pos Bantuan Hukum Kampung di seluruh desanya, memastikan akses keadilan bagi warga miskin dan rentan. Pencapaian ini diganjar penghargaan Kemenkumham, lho!

Pemerintah Provinsi Maluku membentuk Pos Bantuan Hukum di desa untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Program ini wujud semangat orang basudara dan pemerataan keadilan sosial.