BPJS PBI Dinonaktifkan

Wali Kota Denpasar memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan mencatat ada 1,6 juta warga di tiga kabupaten atau kota Jawa Tengah terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.

Wali Kota Bandung Farhan tidak main-main. Ia akan menindak tegas pimpinan rumah sakit yang menolak pasien BPJS PBI.

Peserta tidak perlu datang ke dinas atau mengurus administrasi secara langsung karena pengaktifan kembali dilakukan terpusat oleh pemerintah.

Adapun pemutakhiran dilakukan karena data kepesertaan perlu terus disesuaikan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Mensesneg Hadi Prasetyo menekankan bahwa pemerintah berusaha mencari solusi dan jalan keluar dari masalah dialami masyarakat terkait BPJS Kesehatan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan dana sebesar Rp15 untuk mengaktifkan kembali 120.000 peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya dicoret.

Alokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan.

Adapun komitmen pemerintah terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga tercermin dari dukungan pembiayaan melalui iuran PBI.

Seluruh penerima bantuan iuran ditandatangani itu merupakan usulan dari Bupati dan Wali Kota. Kemudian diverifikasi dan validasi ulang sesuai dengan alokasi.

Dasco memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan dalam tiga bulan ke depan.

Purbaya mengingatkan agar perubahan status kepesertaan PBI JK tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang jelas.

Purbaya mengaku heran karena besaran dana digelontorkan tidak berubah, tetapi respons publik berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat rapat bersama dengan DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Rapat digelar di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa rapat konsultasi ini merupakan bentuk tanggapan langsung DPR terhadap keresahan masyarakat.

Ketahui cara untuk memeriksa status aktif BPJS PBI Anda dengan langkah-langkah yang mudah dan cepat di sini!

Posko aduan pasien itu dibuka Ombudsman Jawa Tengah.

Mereka mengeluh karena tidak bisa mengakses layanan kesehatan sejak awal Februari 2026.