Usai putusan MK soal PT, Demokrat tetap pertimbangkan usung kadernya di Pilpres 2019

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, partainya tetap akan mempertimbangkan kadernya untuk maju dalam bursa Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) tetap pada angka 20-25 persen kursi suara nasional.

"Kalau sekarang 20 persen, sesuatu itu masih terbuka luas apakah kita Capres atau Cawapres, kalau dipandang dari peta politik yang ada, kita lihat juga gabungan partai yang ada," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1).

Terkait koalisi Pilpres Demokrat, kata Agus, pihaknya belum bisa menentukannya dalam waktu dekat. Sebab penentuan koalisi dan Capres beserta pendampingnya akan diputuskan dalam majelis tinggi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Itu yang nanti menentukan dari majelis tinggi, hari ini dan dari dulu melakukan tugasnya, tapi hasilnya belum keluar. Harus mempelajari peta politik yang terkini nanti," ucapnya.

"MK telah tetap memberikan Presidential Threshold 20 persen untuk kursi DPR dan 25 persen suara masing-masing partai politik, kita hargai seluruh partai politik tentu sudah siapkan," tandasnya.

Diketahui, MK menolak uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya yang mengatur soal ambang Presidential Threshold. Presidential Treshold yang ditetapkan sebesar 20 kursi DPR sampai 25 persen suara sah nasional yang diatur dalam Pasal 222 ini salah satunya digugat Partai Idaman pimpinan Rhoma Irama.

Partai Idaman dalam gugatannya menilai Pasal 222 merupakan keputusan yang kurang demokratis dan bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.