TKN Jokowi Tegaskan Amien Rais Tak Bisa Paksa Muhammadiyah Berpihak di Pilpres

Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menyayangkan sikap Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang ingin Muhammadiyah berpihak pada salah satu pasangan calon presiden. Menurut Hasto, seharusnya mantan Ketum PP Muhammadiyah itu tidak bisa memaksakan kehendak organisasi.

"Seharusnya Pak Amien Rais itu bahwa pemilu ini asasnya langsung umum bebas rahasia tidak ada pemaksaan semuanya memilih si A dan si B itu tidak ada pemaksaan," kata Hasto di Rumah Aspirasi yang didampingi Kepala Rumah Aspirasi Deddy Sitorus dan Wakil Michael Umbas, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).

Sekjen PDIP itu menghormati sikap Muhammadiyah yang dengan tegas menyatakan netral dalam Pemilu 2019 ini. Hasto menilai harusnya Amien Rais berlaku sama.

"Kami menghormati apapun Muhammadiyah dalam rekam jejaknya beliau membawa pemikiran-pemikiran yang berkemajuan dengan karya yang nyata di tengah masyarakat pendidikan kesehatan kami banyak belajar dari Muhammadiyah," ucapnya.

Hasto menilai ungkapan jewer menjewer yang dipakai Amien Rais pun tidak pantas ditujukan kepada Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Menurutnya Haedar adalah sosok yang pantas dihormati sebagai pengayom.

"Nah ungkapan jewer menjewer saya pikir tidak pantas untuk disampaikan, ya kita menghormati seluruh pemimpin apalagi pemimpin Muhammadiyah sesuatu yang muncul dari bawah," ucapnya.

Sebelumnya, Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais menegaskan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika organisasinya tidak bersikap pada Pemilihan Presiden 2019.

"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilpres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien Rais, di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic CenterSurabaya, Selasa (20/11).

Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader kepada siapa suaranya akan diberikan, sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujud pemimpin yang sesuai harapan.

PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini pada periode 2019-2024.