Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pro Kontra Kartu Prakerja di Kubu Jokowi Potret 'Cacat Bawaan' Sistem Politik

Pro Kontra Kartu Prakerja di Kubu Jokowi Potret 'Cacat Bawaan' Sistem Politik Resmi Dibuka, Ini Cara Mendaftar Kartu Prakerja Online dengan Mudah. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai-partai politik berbeda pandangan terhadap pelaksanaan program kartu Prakerja. Termasuk partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin pun turut melontarkan kritik. Dari partai-partai pendukung pemerintah hanya Golkar yang terlihat mendukung program tersebut.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan, perbedaan pendapat dan pandangan dalam partai koalisi bisa dibilang ‘cacat bawaan’ dalam sistem presidensial.

“Beda pendapat antar partai koalisi adalah cacat bawaan koalisi sistem presidensialisme,” ungkapnya ketika dihubungi merdeka.com, Senin (4/5).

Fenomena ini bukan hanya terjadi kali ini dalam pemerintahan Jokowi saja. Jika menoleh ke belakang, maka dapat pula ditemukan hal serupa dari pemerintahan-pemerintahan sebelum Jokowi.

Sikap Golkar yang 'pasang badan' untuk mendukung program kartu Prakerja pun merupakan keputusan yang dalam pandangan dia wajar. Mengingat ada sosok Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.

"Wajar jika program itu dibela Golkar. Apalagi kartu prakerja program unggulan pemerintah. Apalagi selama ini Golkar terdepan kawal program prioritas pemerintah," ungkapnya.

Keputusan Golkar untuk mendukung program yang menuai polemik itu pun, lanjut dia, tidak bakal berpengaruh signifikan pada popularitas partai. “Kartu prakerja tak ada kaitannya dengan popularitas partai. Rakyat kita itu pelupa. Ingatan soal kerja partai muncul hanya 5 tahun sekali jelang pemilu. Ini gimmick politik biasa yang pasti ketutup isu lainnya," urai Adi.

Sikap Golkar

Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, perbedaan sikap anggota koalisi terhadap program kartu Prakerja tidak bakal mengganggu kesolidan koalisi pendukung Jokowi-Ma;ruf. Dia tak yakin beda pendapat terkait kartu Prakerja bisa membuat koalisi pecah kongsi.

"Soal koalisi pemerintah pecah kongsi, saya yakin tidak. Buktinya pemerintahan masih berjalan secara efektif sesuai dengan penugasan yang telah diberikan Presiden Jokowi kepada para pembantunya di kabinet," tegas Ace, kepada merdeka.com

Hal senada diungkapkan Politikus Golkar Bobby Rizaldi. Kepada merdeka.com, dia menyampaikan bahwa koalisi pendukung pemerintahan tetap solid. Meskipun beda pendapat, program kartu Prakerja tetap bakal didukung.

"Koalisi baik-baik saja dan tetap solid mendukung program pro kerja ini, sepemahaman saya," ujar dia.

Sejauh ini pun, tidak ada partai koalisi yang secara resmi menolak program kartu Prakerja. "Iya lah, partainya kan tidak ada yang resmi menolak. Ya artinya mendukung (program kartu prakerja)," imbuhnya.

Menurut Bobby, kartu Prakerja merupakan program yang menjadi janji kampanye Presiden di 2019. Juga sudah disetujui DPR bersama dalam UU APBN 2020, di September 2019. Adapun formatnya yaitu upskilling, pelatihan vokasi, pengurangan mismatch antara lapangan kerja dan kesiapan pekerja.

“Ini pun sudah disosialisasikan mulai November 2019. Memang berbeda dengan segmen sembako. Kalau sekarang ada dinamika, menurut saya biasa saja, kritis konstruktif, tapi utamanya kan tidak ada yang menolak secara sikap politik. Dan sudah ada jutaan masyarakat yang telah mendaftar dan artinya mendukung program ini. Lain cerita bila sebalik nya,” terang dia.

"Jadi koalisi pemerintah solid, kalau ada yang kritis, wajar, namanya juga sayang pada bapak Presiden. Program ini juga dikawal dengan baik prosesnya, dimonitor dan nantinya post audit juga akan dilakukan berlapis oleh lembaga pemeriksa seperti BPK, BPKP, LKPP dan lain-lain," lanjutnya.

Penerima manfaat program kartu Prakerja pun berbeda dengan segmen masyarakat yang disasar dengan program bansos lain, seperti bansos sembako atau KIP. "Ini vokasi untuk kerja," jelasnya.

"Banyak yang menanyakan proses pengadaannya, proses pengawasannya post-even juga. Semuanya ada lembaga negara yang mengawasi. Ada yang belum paham untuk diganti sembako, juga dari 2019 sudah disampaikan, hanya perlu diingatkan kembali, bahwa segmen ini berbeda. Jadi sebenarnya tidak ada logical fallacy (sesat pikir), ini semua kritis konstruktif yang akan menjadikan perbaikan pelaksanaan kartu prakerja ke depan," tandasnya.

PDIP, Gerindra dan NasDem Curiga

Kritik pelatihan online di kartu prekarja juga datang dari PDIP, partai penguasa, tempat Jokowi bernaung. PDIP meminta KPK ikut terlibat mengawasi. Tender 8 start up menjadi salah satu kecurigaan ada kongkalingkong dalam program tersebut.

"Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Pak Ketua, oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya, tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi," kata Politikus PDIP Arteria Dahlan saat rapat Komisi III DPR dengan KPK, disiarkan secara online, Rabu (29/4).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan program kartu prakerja. Habiburokhman menduga ada penyelewengan dalam program tersebut.

"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman di rapat yang sama.

Karena itu, kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Habiburokhman meminta mengawasi dugaan korupsi dalam vendor digital kartu prakerja. Habiburokhman mengatakan, perlu diawasi pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni meminta KPK untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggarannya.

"Ini jumlah anggarannya besar sekali. Nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi," ucap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Politisi NasDem ini KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam Kartu Prakerja, mulai dari penunjukkan vendor penyedia layanan, hingga pencairan dananya nanti. Dirinya pun menyarankan agar KPK bisa membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi program kartu Prakerja ini.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ditanya Soal Pro & Kontra Bintang 4 Prabowo, Begini Ekspresi Sang Jenderal 'Lap Muka Pakai Selampe'

Jokowi Ditanya Soal Pro & Kontra Bintang 4 Prabowo, Begini Ekspresi Sang Jenderal 'Lap Muka Pakai Selampe'

Jokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan.

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pemilu

Pro Kontra Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pemilu

Jokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Resmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi

Resmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi

AHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.

Baca Selengkapnya
Prabowo: Saya Sudah Buktikan Komitmen pada Demokrasi, Dulu Dituduh Kudeta Tapi Tidak Dilakukan

Prabowo: Saya Sudah Buktikan Komitmen pada Demokrasi, Dulu Dituduh Kudeta Tapi Tidak Dilakukan

Prabowo Subianto mengaku berkomitmen dengan sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden

Istana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden

Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Menebak Arah Langkah Jokowi Usai Tidak Jabat Presiden

Menebak Arah Langkah Jokowi Usai Tidak Jabat Presiden

Ternyata, isu Jokowi ingin gabung ke partai politik bukan hanya menuju ke Golkar saja

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya