Politikus NasDem: Jangan Sampai Dewan Pengawas KPK 'Masuk Angin'
Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai tidak masalah dengan pasal perubahan revisi UU KPK soal Dewan Pengawas KPK. Namun, dia mengingatkan mekanisme pemilihan dewan pengawas yang dilakukan presiden jangan dimasuki unsur kepentingan alias 'masuk angin'.
"Jangan sampai kemudian malah pengawasnya yang masuk angin gitu ya," kata Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).
Irma berharap masyarakat bisa mengawal lebih lanjut pemilihan Dewan Pengawas untuk KPK. Sehingga, kata dia, kinerja KPK bisa terus terjaga. Jika akhirnya KPK lumpuh, kata Irma,
"Yang terjadi justru malah melumpuhkan KPK nanti kalau sampai hal itu terjadi. Nah itu juga merupakan tanggung jawab parlemen yang sudah melakukan revisi kan gitu," ungkapnya.
Anggota Komisi IX DPR ini juga berharap anggota Dewan Pengawas KPK bisa terdiri dari berbagai macam elemen. Mulai dari akademisi dan kalangan masyarakat sipil lainnya.
"Saya pribadi setujunya masyarakat dan akademisi. Kalau aparat hukum lagi nah masa jeruk makan jeruk lagi nanti?," ucapnya.
Diketahui, DPR telah mengesahkan revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang dalam sidang paripurna, Selasa (17/9).
Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetuk palu pengesahan setelah anggota dewan menyatakan setuju. Tiga kali Fahri menegaskan persetujuan terhadap revisi UU KPK menjadi undang-undang.
"Apakah pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan terhadap rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK, dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" ujar Fahri dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
"Setuju," jawab anggota dewan serentak.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaMasuk Tahun Politik, Pengusaha Korsel Pilih 'Wait and See' Buat Investasi di IKN
Hal ini tidak lepas proses pemilihan presiden-wakil presiden Indonesia pada 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaMomen Ketika Anies Tepuk Tangan dan Kasih Dua Jempol ke Ganjar saat Debat Pamungkas Pilpres
Momen Ketika Anies Tepuk Tangan dan Kasih Dua Jempol ke Ganjar
Baca SelengkapnyaBapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca Selengkapnya