Politikus Golkar sebut pilkada via DPRD demokrasi terwakilkan
Merdeka.com - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Golkar Muladi menilai bahwa 10 tahun lebih Indonesia menganut sistem demokrasi banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Oleh sebab itu dengan diputuskannya UU Pilkada lewat DPRD tidak menyalahi hak konstitusi.
Dia mengatakan, pilkada dipilih lewat DPRD juga merupakan demokrasi yang terwakilkan. "Demokrasi perwakilan tidak dilarang konstitusi. Pemilu langsung kemarin itu banyak mudaratnya," kata Muladi di Bandung, Sabtu (27/9).
Dengan dipilihnya kepala daerah diakuinya, ini memang kembali kepada masa Orde Baru (orba). Hanya saja keterbukaan harus dilakukan.
"Kita perbaiki. Kita buktikan bahwa sinyalemen KPK, wakil rakyat sumber korupsi itu tidak betul. Seluruh masyarakat boleh mengontrol," terangnya.
Dia meminta kepada masyarakat untuk menerima UU Pilkada secara tidak langsung tersebut.
"Semua yang berjalan itu ya harus diterima. Itu sudah dilakukan secara demokratis. Seluruh rakyat juga melihat. Ada yang diuntungkan dan dirugikan memang. Semua sudah tahu," terangnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar Tak Masalah Partai Gabung ke Prabowo Bertambah: Makin Banyak Makin Solid
Seperti diketahui, pasangan Prabowo-Gibran diusung Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PBB dan PSI di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca SelengkapnyaGolkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR
Dia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaLuhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!
Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya