PKS Soal Jokowi Tunda RUU Cipta Kerja: Gimmick Untuk Cari Simpati Publik

Anggota Badan Legislasi (Baleg) asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf angkat suara terkait keputusan presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Menurut dia, tanpa diputuskan Jokowi pun, secara teknis klaster ketenagakerjaan bahkan RUU Ciptaker secara keseluruhan, tidak bisa dibahas saat ini. Dia pun menilai, langkah Jokowi tersebut hanya untuk menarik simpati publik.

"Omong kosong. Karena secara teknis, itu tidak mungkin memang bahwa pasal-pasal terkait ketenagakerjaan dibahas sekarang. Tanpa dia mengatakan ditunda nggak mungkin (dibahas)," kata Bukhori kepada merdeka.com, Jumat (24/4).

"Makanya itu sebenarnya adalah perkataan yang hanya sekedar gimmick untuk mencari simpati publik tapi sebenarnya omong kosong," lanjut Bukhori.

Berdasarkan pernyataan Jokowi tersebut, menurut dia, klaster lain tetap akan dilanjutkan pembahasannya. Terkait hal itu, dia kembali menegaskan sikap PKS yang meminta pembahasan RUU usulan pemerintah itu ditunda seluruhnya. Bukan hanya klaster ketenagakerjaan saja.

"Memang kalau yang dimaksud oleh beliau itu ketika bahwa pasal-pasal tentang ketenagakerjaan itu ditunda bahwa pasal-pasal yang lain tetap dibahas. Kalau sikap PKS itu jelas. Sepanjang Covid-19 ini masih belum selesai dan belum dinyatakan selesai kami tidak setuju untuk pembahasannya karena terutama secara teknis sangat-sangat tidak tepat," jelas dia.

Dia pun meminta presiden untuk mengedepankan nasib dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan perhatian pemerintah di tengah merebaknya pandemi Covid-19. "Tapi Pak Jokowi berhadapan dengan 250 juta rakyat dan berhadapan paling faktual hari ini sekurang-kurangnya antara 60-90 juta rakyat yang betul-betul sedang terdampak Covid-19," ungkapnya.

"Punya empati dong. Pemimpin tuh harus punya hati. Jangan hanya pakai otak saja. Otak juga tidak cukup. Hati harus dipakai," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Sikap itu sudah dia sampaikan kepada DPR.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Jokowi saat siaran telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/4).

Jokowi menjelaskan, dengan penundaan tersebut pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," tegas Jokowi.