Pimpinan DPR gelar rapat tentukan nasib Fahri Hamzah dan status PPP
Merdeka.com - Pimpinan DPR akan menentukan nasib Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan PKS. Selain itu dalam Rapat Pimpinan (Rapim) akan dibahas juga terkait surat rekomendasi dari fraksi PKS terkait perombakan anggota dewan di alat kelengkapan dewan.
"Betul (Rapim) soal surat masuk dari DPP PKS 2 surat, 1 usulan pergantian sebagai anggota terus pergantian sebagai pimpinan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Politikus Golkar ini juga menjelaskan, akan ada pula pembahasan terkait nasib PPP. Hal tersebut menyusul keputusan hasil Muktamar islah VIII PPP.
"Akan kami bahas adalah menyangkut soal PPP, status PPP kita juga akan bahas dan lain-lain," tuturnya.
Setelah Rapim DPR akan menggelar rapat paripurna ke-24 masa persidangan IV, tahun sidang 2015-2016. Kemungkinan besar hasil Rapim akan disosialisasikan dalam paripurna.
Sebelumnya, PKS memutuskan memecat Fahri Hamzah dari seluruh jabatan maupun kader PKS. Menurut PKS, Fahri dipecat karena telah melanggar kode etik berat sesuai dengan aturan partai.
Fahri Hamzah dianggap tidak merealisasikan janjinya untuk mundur dari jabatan pimpinan DPR. Padahal, Fahri pernah berjanji di depan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Tapi Fahri justru tak juga mundur setelah diberikan beberapa kali kesempatan.
Fahri dinilai melanggar banyak aturan partai yang berideologi santun dan dakwah. Fahri juga dinilai memperburuk citra partai karena telah pasang badan dalam kasus 'Papa Minta Saham' serta pembangunan proyek gedung baru DPR.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca Selengkapnya"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaSejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPPP mendapatkan perbedaan angka yang cukup signifikan antara total perolehan nasional yang ditampilkan di layar pleno KPU dengan pembandingan di beberapa dapil.
Baca Selengkapnya