PDIP belum bisa pastikan usung Risma atau tidak di Pilgub DKI

Merdeka.com - PDIP mengaku belum menentukan sikap untuk mendorong Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini maju bersaing melawan incumbent Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Hal ini disampaikan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto ‎saat menghadiri acara Seminar Nasional Kembali ke Pancasila yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di Surabaya, Selasa (1/3).

"Dari dialog Ibu Risma dengan Ibu Megawati (Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri), Ibu Risma menjawab masih punya tanggung jawab untuk memenuhi seluruh komitmen kerakyatan yang dijanjikan pada periode kepemimpinan Ibu Risma," terang Hasto usai acara.

Namun, Hasto juga mengisyaratkan, bukan tidak mungkin partainya tetap mendorong Risma untuk maju di Pilgub DKI Tahun 2017 mendatang. "Tapi politik adalah sesuatu yang dinamis, kita akan mencermati peta politik di DKI. Sekali lagi, kami siap mengusulkan dinamika-dinamika politik yang ada."

Pada prinsipnya, lanjut dia, kepemimpinan yang disiapkan PDIP adalah pemimpin yang mampu menjawab kepentingan masyarakat DKI agar mereka terbebas dari berbagai persoalan macet, persoalan banjir, kemudian juga masalah tata ruang kota yang masih jauh dari aspek-aspek manusiawi.

"Kami juga melihat kepemimpinan Pak Djarot Saiful Hidayat, saat beliau dua kali jadi wali kota, sekarang wakil gubernur, mampu menjadi mitra baik Pak Ahok. Tapi sekali lagi kami masih tahap penjaringan. Kami belum memutuskan. Berbagai perubahan tentu saja bakal terjadi, karena politik itu dinamis. Kami juga harus melihat pasangan-pasangan yang ada di DKI," tegasnya.

Saat ini, masih kata Hasto, sudah ada sembilan nama yang masuk dalam penjaringan yang dilakukan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, salah satunya adalah Gubernur DKI, Ahok dan Wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, yang merupakan kader internal PDIP.

"Saat ini kami masih taraf penjaringan. Tanggal 29 (Febuari) kemarin, penjaringan di DPC dan DPD, sudah dijalankan, sekarang tinggal DPP. Kami harus melakukan pemetaan politik dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk merumuskan yang terbaik, siapa yang layak memimpin DKI," tandas Hasto.