Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

NasDem sebut penyebar isu 10 juta TKA ilegal incar Jokowi buat 2019

NasDem sebut penyebar isu 10 juta TKA ilegal incar Jokowi buat 2019 Jokowi resmikan PLTP Lahendong. ©2016 merdeka.com/hana adi

Merdeka.com - Persoalan tenaga kerja asing ilegal asal China terus mendapat sorotan. Beredar rumor, jumlah buruh ilegal China yang menetap dan bekerja mencapai 10 juta jiwa, meskipun belakangan rumor itu dibantah oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo dibuat geram dan meminta penyebar isu itu puluhan juta buruh China masuk ke Indonesia itu ditindak.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani menduga, sasaran penyebar isu itu adalah Jokowi. Motifnya, agar elektabilitas Jokowi merosot di Pilpres 2019 mendatang.

"Bukan dengan pilgub DKI, tapi dengan Pilpres 2019. Pasti (menurunkan elektabilitas Jokowi). Ini gerakan Politik Praktis jelang Pilpres 2019," kata Irma saat dihubungi merdeka.com, Selasa (27/12).

Ketua DPP Partai NasDem ini mengungkapkan, oknum penyebar isu ini tidak suka dengan pemerintahan Jokowi-JK. Sehingga, kata dia, oknum tersebut hanya asal sebut soal jumlah buruh ilegal China yang membanjiri Tanah Air.

"Yang pasti ini ulah oknum-oknum yang tidak senang pada pemerintah dan ingin pemerintah ini jatuh. Tetapi sayangnya mereka tidak bicara by data, cuma asbun (asal bunyi)," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menepis tudingan Indonesia telah dimasuki 10 juta tenaga kerja Tiongkok ilegal. Jokowi menyebut isu itu sudah meresahkan. Dia menilai sudah sepatutnya kepolisian menindak penyebar isu tersebut.

Itu urusannya polisilah, urusannya polisi. Tapi hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata Jokowi usai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Jokowi mengatakan jumlah tenaga kerja Tiongkok di Indonesia hanya berjumlah 21 ribu. Dia mengatakan pula tak mungkin warga Negeri Tirai Bambu berbondong-bondong ke Indonesia karena gaji yang diperoleh di tanah air lebih rendah ketimbang gaji yang didapat apabila bekerja di negara mereka sendiri.

"Logikanya ndak mungkin karena kita harus ngomong apa adanya, gaji di sana sudah dua sampai tiga kali lipat gaji di sini nggak mungkin dong mereka ke sini, logikanya itu," ujarnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).

Baca Selengkapnya
Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta

Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta

Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.

Baca Selengkapnya
LSI Denny JA: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi Pilih Prabowo-Gibran, Tak Puas ke Anies-Cak Imin

LSI Denny JA: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi Pilih Prabowo-Gibran, Tak Puas ke Anies-Cak Imin

masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi lebih banyak memilih Anies-Muhaimin

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Suasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga

Suasana Kabinet Jokowi Usai Pilpres 2024, Prabowo Disalami Sri Mulyani & Ngobrol Bareng Sandiaga

Ini kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Yakin Empat Menteri Jokowi Penuhi Undangan MK soal Sengketa Pilpres

Sudirman Said Yakin Empat Menteri Jokowi Penuhi Undangan MK soal Sengketa Pilpres

Siapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya