Mahkamah partai sebut Golkar kisruh akibat tak siap jadi oposisi

Merdeka.com - Mahkamah partai Golkar berjanji akan bersikap netral terhadap kasus musyawarah nasional yang diselenggarakan pada 30 Desember 2014 di Nusa Dua, Bali. Ketua Mahkamah Golkar Muladi mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan 7 calon Ketua Umum yang mengajukan surat rekomendasi pemberhentian Aburizal Bakrie sebagai Ketum Golkar.

"Silakan saja itu prosedur yang di tempuh mereka, mahkamah partai berusaha netral. Biasanya sikap Mahkamah partai kan tidak bisa bergerak dan defensif tidak bisa apa-apa," ujar Muladi di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (27/11).

Menurut dia, gejolak partai Golkar lantaran dampak kekalahan pemilu legislatif dan presiden tahun 2014. Selain itu, ia menilai ketidaksiapan Golkar menjadi oposisi juga pemicu perselisihan perbedaan pendapat yang anggota partainya menjadi ingin berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Hebat.

"Ini sebetulnya konflik terakhir akibat kekalahan pileg dan pilpres, serta kita menjadi oposisi KMP. Sehingga menjadi ketidaksiapan Golkar menjadi oposisi, shock kultural dan ada perbedaan pendapat yang ingin ke sana dan ada yang ke sini," ujarnya.

Lanjut dia, Golkar pertama kalinya menjadi oposisi dalam pemerintahan dan gejolak Golkar hanya bisa diselesaikan oleh kader senior seperti Akbar Tandjung, Jusuf Kalla dan lainnya.

"Dalam seumur hidup baru kali ini menjadi oposisi tapi dijadikan oposisi yang dijagokan oleh KMP. Anggota tidak siap dan ini yang bisa menyelesaikan tokoh-tokoh senior seperti pak Akbar, pak JK dan lain-lain," jelasnya.

Dia menambahkan penyelesaian gejolak Golkar mempertemukan kedua kubu yang bermasalah antara kubu Ical dan kubu Agung Laksono. "Caranya mempertemukan dua-duanya tapi masalah munas ini akan dilakukan di Bali persoalan itu harus quorum yang hadir harus 1700 orang, kalau nggak quorum repot," katanya.

Tak hanya itu, dia mengkhawatirkan kubu Agung Laksono yang membuat munas Golkar tandingan yang kemungkinan memunculkan partai Golkar baru.

"Dan ini pak Agung ingin mengadakan munas sendiri bisa terjadi ada beberapa kemungkinan kita harapkan tidak muncul partai baru. Yang penting usul pak JK setuju proses munas harus transparan dan akuntabel, quorum sidang tertutup. Yang saya khawatirkan 7 orang ini tidak hadir di sana," tutupnya.