Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma'ruf bentuk tim hukum
Merdeka.com - Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membentuk tim advokasi untuk memberikan bantuan hukum selama pemilu berlangsung. Sekretaris KIK, Hasto Kristiyanto, mengatakan tim ini berada di bawah Direktorat Advokasi dan Hukum tim kampanye nasional pasangan capres-cawapres, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.
"Oleh karena itu kita membentuk tim advokat yang khusus nanti akan menangani berbagai hal yang fundamental dilanggar ini akan bekerja," kata Sekjen PDI Perjuangan itu di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).
Hasto mengatakan, akan menggaet advokat-advokat lokal ke dalam tim. Namun, dia tak menyebutkan siapa saja yang akan ditarik ke dalam tim hukum.
"Nanti kita buka partisipasi dari para advokat Indonesia, apapun kita mengelola bangsa dan negara harus taat hukum, Pak Jokowi dapat membawa kepastian hukum ke depan dan dibawa saat masa kampanye," kata dia.
Dia juga belum menjelaskan berapa anggota yang akan mengisi tim hukum. Saat ini, tim tersebut baru mematangkan gagasan bagaimana kerja tim hukum ini
"Ini tim baru mematangkan berbagai gagasan, setiap tim kampanye akan memiliki tim hukum itu, pasangan yang lain juga akan memiliki itu, ini merupakan standar," jelasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto Resmi Gantikan Mahfud, Jokowi: Beliau Dulu Panglima TNI, Sangat Siap Atasi Polhukam
"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya