Jokowi pulang dari AS karena penanganan asap atau RAPBN 2016 mentok?

Hujan kritik menyertai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Salah satunya karena Jokowi memilih pergi ke luar negeri di saat masyarakat Sumatera dan Kalimantan menderita akibat kabut asap. Akhirnya Jokowi mempercepat kepulangannya dengan alasan harus memantau langsung penanganan pemadaman kebakaran hutan.

Keputusan itu ternyata juga mengundang tanda tanya. Terlebih saat ini di gedung DPR menguat ancaman penolakan RAPBN 2016.

"Ketika kunjungan dipersingkat menurut saya jangan hanya sebagai panggung depan saja, tetapi memobilisasi pemerintah baik itu daerah pusat agar mempercepat penanganan asap. Jangan sampai jadi panggung politik karena akan ada pengesahan RAPBN 2016," kata Direktur Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto dalam sebuah diskusi di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (29/10).

"Jangan-jangan (Jokowi mempercepat lawatannya) bukan karena asap, ada 30 Oktober RAPBN 2016, saya tetap berharap asap jadi prioritas utama," tegasnya.

Soal alotnya pembahasan RAPBN 2016, pengamat politik dari UIN Jakarta ini melihat ada potensi DPR menyandera pengesahan anggaran negara tahun depan. Padahal RAPBN 2016 ini merupakan susunan anggaran yang murni dibuat pemerintahan Presiden Jokowi. Berbeda dengan RAPBN 2015 yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya yaitu Presiden SBY.

"Ada potensi sandera, kemungkinan diakomodirnya dana aspirasi bisa jadi bahan barter," ucapnya.

Sementara terkait percepatan penanganan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan, Jokowi disarankan mengefektifkan tim, baik di daerah ataupun pusat. Sebab selama ini, koordinasi dan manajemen pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan asap terlihat belum maksimal.

"Banyak pihak lain yang terlibat, termasuk AS dan negara lain. Proses intensitas dan koordinasi diperlukan maksimal, bantuan itu datang seperti apa, seberapa lama, perlu diefektifkan, pemerintah belum terkoordinasi dengan baik," tandasnya.