Idrus Marham minta keputusan mundur Setya Novanto diapresiasi

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham mengatakan, keputusan akhir Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus 'Papa Minta Saham' tidak memberi sanksi terhadap Ketua DPR, Setya Novanto, tak perlu dipermasalahkan. Bahkan Idrus melihat, pilihan Setya Novanto mundur sebagai ketua DPR harus diapresiasi."Saya kira bukan tiba-tiba mundur. Saya kira Pak Novanto secara melihat bahwa demi untuk menjaga martabat DPR. Jangan ada kegaduhan lagi. Demi untuk menjaga partai lalu kemudian mundur, saya kira kalau kita ingin konsisten mestinya kita harus memberi apresiasi sama Setya Novanto karena mundur," kata Idrus di kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (17/12). Menurut Idrus, setiap pejabat harus meniru sikap yang diambil wakil bendahara umum partainya itu. Baik eksekutif maupun legislatif, menurut Idrus, bila pejabat itu terseret masalah harus mundur."Mestinya juga pejabat-pejabat yang menimbulkan kegaduhan di republik ini sebelum diturunkan juga harus mengundurkan diri. Siapapun dia, apakah di eksekutif, legislatif. Misalkan eksekutif yang ada juga kerjanya hanya menimbulkan kegaduhan, saya kira sebelum diberhentikan oleh presiden dan berbagai orang yang memiliki hak prerogatif diberikan oleh konstitusi baiknya yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan itu juga harus mengundurkan diri. Ini baru gentle. Cara seperti itulah yang harus kita," ujar Idrus.Idrus tak menjelaskan pejabat yang harus mundur dari posisinya bila terseret kasus itu ketika didesak sejumlah awak media. Dia mengatakan, awak media lebih tahu maksud pernyataannya tersebut."Kan siapa saja. Saya tidak menuduh. Kalau seandainya ada yang kerjanya hanya menimbulkan kegaduhan atau yang kerjanya hanya intrik-intrik, ngadu domba mundur aja lebih bagus dan bangsa ini akan bagus," kata Idrus.