Merdeka.com - Berbagai pihak sudah menekan DPR untuk menghentikan pembahasan sejumlah RUU kontroversial di tengah Pandemi Corona. Namun DPR berkeras terus melanjutkan pembahasan.

Jika DPR tetap ingin melakukan pembahasan pada keadaan darurat saat ini, maka giliran pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk menegaskan komitmennya untuk menunda pembahasan.

"Kita harapkan Presiden Jokowi menarik dulu pembahasan soal legislasi dan fokus perangi pandemi Covid-19 saat ini sesuai komitmenya beliau," ucap Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Charles Simaburasaat diskusi daring, Minggu (5/4).

Dia menyarankan DPR fokus memperkuat fungsi pengawasan dan anggaran di tengah pandemi Corona. Tidak perlu fokus fungsi legislasi.

Usulan ini muncul setelah DPR memutuskan akan tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial yakni RKUHP, RUU Permasyarakatan, dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, DPR terlalu memaksakan kehendaknya.

"Apa benar, jika proses legislasi ini menyelesaikan masalah, atau memperburuk suasana kita saat ini? Omnibus Law yang kita kritik bersama, tanpa malu DPR dengan mekanisme daring tetap melakukannya," tutur Charles.

Charles menilai DPR tidak punya kepekaan terhadap kondisi bangsa saat ini dengan tetap melakukan pembahasan RUU yang memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Dengan kondisi seperti ini, jadi yang terpenting adalah fungsi pengawasan termasuk fungsi pengawasan anggaran yang mengawasi anggaran Rp400 triliun untuk Covid-19, agar tepat sasaran," ujarnya.

Menurutnya, sudah seharusnya dalam kondisi seperti ini DPR menonaktifkan sementara fungsi legislatif. Sebab kondisi yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan partisipasi publik terkait masukan dan usul dalam pembahasan.

Bila tetap dilanjutkan, DPR berpotensi melanggar tiga azas. Yakni azas kejelasan tujuan, azas kedayagunaan, dan azas keterbukaan pada pembahasan.

"Lebih baik setop dulu proses legislasi di DPR, karena proses yang akan dilakukan DPR untuk legislasi tidak menjawab permasalahan corona. Jangan lah DPR ego tetap membahas dan mengesahkan legislasi," imbuhnya.