Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri sebut permintaan KIH bikin DPR seperti zaman Soeharto

Fahri sebut permintaan KIH bikin DPR seperti zaman Soeharto Fahri Hamzah. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan permintaan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyangkut hak menyatakan pendapat (HMP) anggota DPR. Menurutnya, jika hal ini disepakati fungsi DPR seperti masa Orde Baru.

"Jika dibiarkan, kan kerja pemerintah juga akan lamban. Jangan seperti nanti, saat luncurkan KIS baru dibuat aturannya. Ini bisa saja pemerintah menjadi kolaps. Anggaran bisa kembali ke sebelumnya, tidak ada inovasi akhirnya," kata Fahri di kediaman Hatta Rajasa, Jakarta, Jumat (14/11) malam.

Padahal menurutnya sembilan fraksi minus partai NasDem yang mengajukan UU MD3 soal pasal 98 dan 74 mengenai hak menyatakan pendapat. Namun faktanya mereka sendiri yang meminta untuk direvisi.

"Sembilan fraksi kecuali NasDem telah menyepakati soal hak menyatakan pendapat di awal pembentukannya. Ini nafas dewan (untuk mengawasi pemerintah)," ujar Fahri.

Oleh karena itu, politisi PKS ini menuding jika permintaan itu merupakan titipan pemerintah dan bentuk ketakutan dari KIH.

"Ini jelas titipan dari pemerintah. Dulu kan perdebatannya hanya seputar mekanisme pemilihan pimpinan DPR. Masa rapat DPR dengan pemerintah seperti arisan. Arisan saja bayar, masa pemerintah tidak mau menanggung konsekuensi dibuatnya. Jelas ini memperlemahkan dewan," katanya.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Vonis Firli Bahuri Bersalah, Jatuhkan Sanksi Berat untuk Mengundurkan Diri

Dewas KPK Vonis Firli Bahuri Bersalah, Jatuhkan Sanksi Berat untuk Mengundurkan Diri

ertemuan itu pun dianggap oleh Tumpak adanya kepentingan tertentu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau

Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau

Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.

Baca Selengkapnya
AHY Beri Isyarat Bakal jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo

AHY Beri Isyarat Bakal jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo

AHY menuturkan susunan dan formasi kabinet Prabowo akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Datangi Prajurit di Perbatasan, Kasad Beri Pesan Mendalam 'Fokus, Ingat Ada Anak Istri Menunggu'

Datangi Prajurit di Perbatasan, Kasad Beri Pesan Mendalam 'Fokus, Ingat Ada Anak Istri Menunggu'

Isinya seputar profesionalisme, fokus, hingga keluarga.

Baca Selengkapnya
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Baca Selengkapnya
NasDem Ingin Proposal Kesepakatan dengan PDIP Jika Mau Hak Angket: Supaya Tidak Ada Dusta

NasDem Ingin Proposal Kesepakatan dengan PDIP Jika Mau Hak Angket: Supaya Tidak Ada Dusta

Dia pun mengusulkan, agar ada perjanjian dengan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terutama PDIP.

Baca Selengkapnya