Fahri sebut permintaan KIH bikin DPR seperti zaman Soeharto
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan permintaan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyangkut hak menyatakan pendapat (HMP) anggota DPR. Menurutnya, jika hal ini disepakati fungsi DPR seperti masa Orde Baru.
"Jika dibiarkan, kan kerja pemerintah juga akan lamban. Jangan seperti nanti, saat luncurkan KIS baru dibuat aturannya. Ini bisa saja pemerintah menjadi kolaps. Anggaran bisa kembali ke sebelumnya, tidak ada inovasi akhirnya," kata Fahri di kediaman Hatta Rajasa, Jakarta, Jumat (14/11) malam.
Padahal menurutnya sembilan fraksi minus partai NasDem yang mengajukan UU MD3 soal pasal 98 dan 74 mengenai hak menyatakan pendapat. Namun faktanya mereka sendiri yang meminta untuk direvisi.
"Sembilan fraksi kecuali NasDem telah menyepakati soal hak menyatakan pendapat di awal pembentukannya. Ini nafas dewan (untuk mengawasi pemerintah)," ujar Fahri.
Oleh karena itu, politisi PKS ini menuding jika permintaan itu merupakan titipan pemerintah dan bentuk ketakutan dari KIH.
"Ini jelas titipan dari pemerintah. Dulu kan perdebatannya hanya seputar mekanisme pemilihan pimpinan DPR. Masa rapat DPR dengan pemerintah seperti arisan. Arisan saja bayar, masa pemerintah tidak mau menanggung konsekuensi dibuatnya. Jelas ini memperlemahkan dewan," katanya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaDulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca SelengkapnyaDewas KPK Vonis Firli Bahuri Bersalah, Jatuhkan Sanksi Berat untuk Mengundurkan Diri
ertemuan itu pun dianggap oleh Tumpak adanya kepentingan tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau
Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca SelengkapnyaAHY Beri Isyarat Bakal jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo
AHY menuturkan susunan dan formasi kabinet Prabowo akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.
Baca SelengkapnyaDatangi Prajurit di Perbatasan, Kasad Beri Pesan Mendalam 'Fokus, Ingat Ada Anak Istri Menunggu'
Isinya seputar profesionalisme, fokus, hingga keluarga.
Baca SelengkapnyaDilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri
Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaNasDem Ingin Proposal Kesepakatan dengan PDIP Jika Mau Hak Angket: Supaya Tidak Ada Dusta
Dia pun mengusulkan, agar ada perjanjian dengan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terutama PDIP.
Baca Selengkapnya