Dimyati: Kalau Romi bergaya preman & tak mau gabung, kita amputasi

Kemenkum HAM mencabut SK kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy (Romi). Romi menilai keputusan ini tidak serta merta mengesahkan kepengurusan PPP versi Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.

Romi mengajak kubu Djan Fariz hadir dalam muktamar rekonsiliasi atau islah yang akan digelarnya 15 Januari 2016. Sekjen kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusuma menolak mentah-mentah.

Jika kubu Romi punya niat baik, seharusnya mereka ikut bergabung dengan kubu Djan. Dia tidak segan-segan 'menendang' Romi dan pengikutnya.

"Kami akan ajak bergabung. Tapi kalau masih tetap nakal, tidak mau bersatu lalu jadi parasit dengan gaya-gaya preman ya otomatis di-PAW. Dari pada merusak citra baik PPP, tidak sejalan visi misi kita maka kita akan amputasi," ujar Dimyati Natakusumah kepada wartawan usai pembukaan Rakor Regional PPP di hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Sabtu (9/1).

Dimyati curiga dengan ajakan kubu Romi untuk islah dengan Djan dengan menghadiri muktamar pada 15 Januari 2016.

"Islah, siasat lagi itu. Sudah di muktamar Surabaya kemarin merasa benar, sah dan sebagainya, sudah juga jadi ketua umumnya, eh begitu dibatalkan tentu harusnya mereka yang ikut kita dong," katanya.

Dalam pandangannya, agenda islah itu ilegal mengingat kepengurusan Romi sudah dicabut Kemenkum HAM. Dimyati menuding Romi dan loyalisnya gagal paham hukum.

"Mereka akan kena hukum kalau diadukan sama Pak Djan Faridz karena ini delik, karena ini sudah diputus oleh Mahkamah Agung yang sifatnya final dan mengikat," kata Dimyati Natakusumah.