Merdeka.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai pembangunan infrastruktur era Joko Widodo (Jokowi) tidak efisien. Salah satunya yakni Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang dinilai justru membebani keuangan negara.

"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar perbulan untuk biaya operasional, sementara pemasukannya hanya Rp 1 miliar. Ada gap Rp 9 miliar yang harus disubsidi, dan ini mau sampai kapan?" katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (5/2)

"Kalau dikaitkan dengan Asian Games, apa fungsi LRT Palembang ini? Karena yang prioritas adalah venue-venue untuk perlombaan. Tapi saat itu seolah-olah LRT yang menjadi projek utama yang menyukseskan Asean Games di Palembang," sambung Suhendra.

Di sisi lain, penugasan dari pemerintah untuk menggarap proyek infrastruktur yang terkesan ambisius dan kejar tayang ini membawa pilu bagi BUMN konstruksi. Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini mencatat, setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.

"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya gak mau tau', sehingga BUMN-BUMN ini berutang dan menanggung risiko keuangannya," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng mengatakan, proyek infrastruktur yang tidak efisien dan dibiayai utang menunjukkan betapa pemerintah membangun untuk kepentingan asing.

"Pembangunan infrastruktur pemerintah ini modal dengkul. Ekonomi kita sebenarnya mengalami double defisit, secara makro tidak bisa saving, artinya kita tidak bisa bangun infrastruktur. Jadi ketika ada suatu kejadian pembangunan di negara ini maka itu mudah kita terjemahkan, itu bukan punya kita, itu hasil utang," tutupnya.