Anggaran pengamanan kurang, Kapolri pangkas jumlah personel

Kapolri Jenderal Sutarman mengaku putar otak untuk memaksimalkan anggaran pemilu sebesar Rp 1 triliun. Anggaran pengamanan itu dinilai masih kurang karena sebelumnya Polri mengajukan Rp 3,5 triliun."Karena sudah tidak boleh, sehingga saya harus merelokasi kembali. Karena sudah tidak ada duit. Sehingga saya harus merelokasi keuangan untuk anggaran itu (pengamanan pemilu). Duitnya ya dari kepolisian sendiri. Duitnya ya dari keuangan negara sendiri," kata Sutarman di Dermaga Madura Komando Armada RI Wilayah Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya, Rabu (12/3).Karena masih kurang, Polri terpaksa mengambil dana internal sebesar Rp 600 miliar. Sehingga total anggaran untuk pengamanan pemilu berjumlah Rp 1,6 triliun."Kalau diambil dari gaji polisi, itu jelas tidak mungkin, jadi kita ambilkan dari anggaran lain. Karena ini diambil dari anggaran kepolisian sendiri, tentu dananya juga akan kita cicil. Tidak secara langsung, tapi bertahap," katanya.Karena anggaran minim, jumlah personel yang dikerahkan dikurangi. "Karena anggarannya tidak cukup. Dari jumlah 410 ribu kita kurangi menjadi 250 ribu personel," ujarnya.Sementara untuk proses pengamanan logistik, Sutarman mengaku hanya pada wilayah-wilayah rawan. Sedangkan daerah-daerah tergolong aman, dia menyerahkan persoalan pengawalan itu ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU )."Karena itu tugas KPU . Itu juga diambilkan dari anggaran rutin kepolisian. Jadi kalau kita total semua, anggaran pengamanan itu termasuk anggaran rutin polisi, total Rp 3,5 triliun itu. Tapi anggarannya tidak ada," ujarnya.Pengamanan yang bakal dilakukan polisi adalah seluruh proses pemilu, mulai cipta kondisi, kampanye, pemungutan suara, pengamanan kertas suara baik pileg maupun pilpres, hingga pada proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.Tak hanya itu, anggaran yang dimiliki kepolisian diperkirakan maksimal untuk pengamanan enam calon presiden dan cawapres saja. Itu pun hanya cukup untuk Pilpres satu putaran."Mudah-mudahan tidak sampai dua putaran. Soal capres dan cawapres, kalau judicial review yang diajukan Pak Yusril disetujui, akan ada 12 pasangan capres dan cawapres," ujarnya."Karena masing-masing parpol peserta pemilu ada 12 dan mereka bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri ini yang sulit. Karena kami yang menyediakan alat-alat pengamanan, termasuk mobil untuk capres dan cawapres. Maksimal yang kami sediakan hanya enam pasangan saja," tandasnya.