Alasan PKS Tak Umumkan Capres dan Cawapres Hasil Rapimnas
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), hari ini Selasa (21/7). Namun hasil dari Rapimnas tersebut tidak mengumumkan nama-nama yang akan diusung PKS sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan, usulan nama capres dan cawapres dari jajaran pengurus wilayah akan diserahkan ke Majelis Syuro. Syaikhu mengatakan, usulan nama-nama capres dari pengurus wilayah itu berasal dari kalangan internal maupun eksternal PKS.
"Merespons berbagai aspirasi dan usulan DPW PKS se-Indonesia terkait bakal calon presiden dan calon wakil presiden, DPP PKS mengusulkan nama-nama bakal capres dan cawapres kepada Majelis Syuro PKS. Karena ranahnya memang ranah Majelis Syuro," kata Syaikhu saat konferensi pers, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (21/6).
Namun Syaikhu mengatakan, enam kriteria capres-cawapres yang akan diusung PKS di Pilpres 2024 di antaranya memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, berjiwa nasionalis dan religius, dan harus mendapatkan dukungan rakyat yang tinggi.
Kemudian memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, berkomitmen untuk menyatukan seluruh komponen anak bangsa, dan berkomitmen melayani rakyat.
"Itu jadi kriteria calon pemimpin ke depan yang PKS inginkan," imbuhnya.
Capres dan Cawapres Usulan PKS Punya Rekam Jejak Baik
PKS masih menyembunyikan nama capres diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Meski dalam Rapimnas telah terkumpul beberapa figur yang dinilai layak memimpin Indonesia ke depan.
"Nama-nama itu sementara belum kita ungkap ke publik," kata Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzammil Yusuf.
Almuzammil menerangkan, PKS menampung masukan dan aspirasi dari kader seluruh provinsi yang hadir dalam Rapimnas terkait penjaringan bakal calon presiden dan wakil presiden. Nama-nama yang masuk bakal disetor ke Majelis Syuro untuk ditetapkan sebagai capres dan cawapres yang akan diusung PKS pada Pilpres 2024.
Namun, Almuzammil ogah menyebut satu per satu nama tokoh-tokoh hasil penjaringan kader. Dia hanya menyebut tokoh-tokoh yang diusulkan pastinya memiliki rekam jejak yang baik.
"Saya kira sudah terekam oleh teman-teman di publik, sudah terekam saat milad," ujar dia.
Koalisi Penuhi Presidential Threshold
Di sisi lain, Almuzammil menerangkan, PKS juga tengah mengupayakan dialog dengan partai politik lain demi memenuhi minimum presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. Dalam waktu dekat, PKS berencana bertemu dengan Partai NasDem.
"PKS akan mendahulukan dialog dari hati ke hati dengan pimpinan partai termasuk besok kita akan bertemu dengan NasDem," ujar dia.
Menurut Almuzammil, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi salah satu fokus PKS. Karena itu, PKS siap bersikap negarawan dengan berbagai mitra koalisi guna mendapatkan jumlah kursi 20 persen.
"PKS umumkan nama-nama tidak mungkin nama-nama itu akan terealisasi kalau tidak disepakati dengan minimal dua partai lainnya dalam koalisi. Nah di situlah sikap negarawan yang sama untuk memilih pemimpin terbaik yang memungkinkan kita untuk meraih kemenangan 2024," tandas dia.
Reporter: Ady Anugrahadi
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kisah 3 Karyawan Satu Kantor Beda Pilihan Capres Cawapres 2024, Sering Adu Argumen tapi Tidak Bermusuhan
Tak jarang mereka saling mengejek capres cawapres pilihan temannya, tapi tidak pernah berujung pertengkaran
Baca SelengkapnyaPolisi Ingatkan Warga Hormati Pilihan, Jangan Menjelekkan Capres Cawapres
Kepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSejumlah Syarat dan Larangan untuk Presiden jika Ikut Kampanye: Cuti & Tidak Buat Keputusan Untungkan Capres
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye Pemilu atau memihak pada salah satu pasangan Capres-Cawapres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
8 Kriteria Capres Keuskupan Agung Medan: Bersih dari Pelanggaran HAM
Surat itu berisi sejumlah kriteria yang diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi jemaat dalam memilih calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Rilis Laporan Awal Dana Kampanye: Prabowo-Gibran Paling Banyak, Ini Rinciannya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan laporan dana awal kampanye capres dan cawapres Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRespons PSI Kemungkinan Jokowi, Gibran dan Kaesang Kampanye Bareng
Sampai saat ini Jokowi belum pernah mengumumkan akan mendukung parpol atau capres.
Baca SelengkapnyaBawaslu: Capres Menghina Lawan Bisa Kena Pidana
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).
Baca SelengkapnyaGus Yahya Ungkap Belum Ada Capres dan Cawapres Sowan ke PBNU Usai Suara NU Diperebutkan di Pilpres
Gus Yahya tetap mendoakan yang terbaik teruntuk capres-cawapres yang memenangi kompetisi Pilpers 2024.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Salam Empat Jari, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya