Merdeka.com - Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) kota Tangerang Selatan berjanji menutup ruang gerak praktik politik uang dalam pemilu serentak 2019. Pihaknya sudah menggandeng aparat penegak hukum untuk meminimalisir praktik politik uang yang rentan dilakukan para pendukung dari partai politik maupun calon legislatif.

"Kami bersama Kepolisian akan melakukan razia amplop," ucap Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep Senin (15/4).

Berdasarkan pengalaman pribadinya, serangan amplop pada musim pemilu akan terjadi di hari-hari tenang mendekati masa pencoblosan.

Acep yang menitip karir Pengawas Pemilu mulai dari tingkat kecamatan, juga berpedoman dari pengalaman yang didapati di tahun 2010 (Pilkada), 2014 (Pilpres) dan 2017 (Pilkada Provinsi Banten).

"Pengalaman kita di tahun 2010-2017 itu pergerakan politik uang, cukup besar antara Rp 50.000-150.000. Tahun 2010 kami menemukan amplop pecahan antara Rp 50.000 sampai Rp 100.000 dalam jumlah banyak, kalau kemarin 2017 itu nominalnya antara Rp 100.000 - Rp 150.000, mungkin karena inflasi," ucap dia.

Dia menyebut, wilayah-wilayah di Tangsel yang rawan peredaran politik uang ada di wilayah termarjinalkan. Seperti Kecamatan Pondok Aren, Serpong Utara, Serpong dan Setu.

"Wilayah-wilayah ini yang kami petakan rawan Politik uang, karena di wilayah ini masih banyak masyarakat yang tertinggal," ungkap dia.

Sementara untuk pemilu serentak ini, politik uang yang paling rawan adalah yang dilakukan oleh calon anggota legislatif tingkat pusat atau DPR RI.

"Karena yang DPR RI ini sebenarnya jarang juga turun ke masyarakat, dengan kekuatannya dia menggerakkan politik uang," terang dia.